Pemilik Kafe Ini Protes PPKM Darurat dengan Naikkan Harga 3 Kali Lipat bagi Aparat dan Pejabat

TRIBUNJATENG.COM - Pemerintah berencana memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga akhir Juli 2021.

Rencana tersebut menuai protes dari para pelaku usaha.

Mereka menilai kebijakan tersebut sangat berdampak negatif terhadap pendapatan mereka.

Baca juga: Tolak Vaksinasi karena Anggap Vaksin sebagai Racun, Pria Ini Meninggal karena Covid-19

Salah satu pelaku usaha yang melakukan protes itu adalah pemilik kafe di Kota Malang, Jawa Timur, bernama Cahya Sinda.

Sebagai bentuk protes pelaksanaan PPKM Darurat itu, Cahya menaikkan harga tiga kali lipat khusus bagi aparat dan pejabat.

Dalam papan harga di kafe itu dituliskan "Big Promo, khusus aparat dan pejabat pemerintahan, bayar tiga kali lipat dari harga normal".

Saat dikonfirmasi KompasTV, alasan Cahya memberlakukan harga khusus kepada profesi tersebut karena mereka dianggap tidak terdampak dengan adanya kebijakan itu.

Sebab, mereka masih mendapatkan gaji tetap setiap bulannya.

"Jadi selain bentuk protes ya sekalian aja minta bansosnya dalam bentuk promo kepada mereka," terangnya, Jumat (16/7/2021).

Dijelaskan Cahya, selama PPKM Darurat berlangsung itu pendapatan di kafenya anjlok.

Jika sebelumnya rata-rata sehari bisa mendapatkan pemasukan Rp 500.000, sekarang hanya Rp 100.000. Bahkan, pernah tidak ada pemasukan sama sekali.

"Sekarang ini sehari paling Rp100.000, padahal untuk membayar operasional seperti gaji karyawan, sewa tempat dan lainnya pendapatan segitu tidak masuk akal," terangnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan jika PPKM Darurat akan diperpanjang hingga akhir Juli.

"Rapat kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo sudah diputuskan Bapak Presiden dilanjutkan sampai akhir Juli. Sampai akhir Juli PPKM," ujar Muhadjir saat meninjau Hotel University Club UGM yang dijadikan tempat shelter isolasi, Jumat (16/7/2021).

Terkait dengan hal itu, pihaknya meminta agar ada gotong royong terkait pemberian bantuan sosial kepada masyarakat.