Alasan Desy Ratnasari Tak Mengaku Sebagai Anggota DPR Ketika Lewat Pos Penyekatan PPKM Darurat

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Desy Ratnasari, artis sekaligus politikusini mengaku memiliki pengalaman yang patut dicontoh ketika melewati pos penyekatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Bandung, Jawa Barat (Jabar).

Saat diperiksa oleh petugas, Desy tak mengaku sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Jabar.

Dengan alasan, Desy ingin menunjukkan sikap disiplin dan taat aturan pemerintah di tengah kondisi pandemi Covid-19 ini.

"Saya mengajak saudaraku di mana pun berada, mari kita tegakkan kedisiplinan dari diri sendiri.

Setelah itu, InsyaAllah pasti ada dampaknya kalau kita berdisplin menjaga saudara keluarga," ujarnya, seperti dikutip dari Kompas.com, Minggu (18/7/2021).

Desy menambahkan, jika setiap orang telah terbiasa bersikap disiplin, maka laju penyebaran Covid-19 pastinya dapat diredam.

"(PPKM Darurat) mau diperpanjang atau tidak, selama kita masyarakat tidak berdisiplin, tidak melindungi diri, tidak mengikuti aturan, tren penyebaran Covid-19 pasti akan meningkat," tegas Desy.

Lebih lanjut, setiap melewati pos penyekatan, Desy menceritakan bahwa dirinya tetap mengikuti proses pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Saya lewat penyekatan juga tidak memakai nama sebagai anggota DPR, atau Ketua DPW (PAN)," ungkap Desy.

Sesuai aturan, Desy menyerahkan dua surat yang menjadi syarat agar diperbolehkan melintasi pos penyekatan PPKM Darurat.

"Kemarin (saat) saya diberhentikan di pos penyekatan, saya serahkan serifikat vaksinasi saya, hasil swab antigen saya, KTP, kemudian baru boleh lewat," tandas Desy.

Untuk diketahui, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Barat yang dipimpin Desy menggelar vaksinasi gratis untuk 1.000  orang masyarakat di Kota Bandung, pada Minggu (18/7/2021).

Desy menjelaskan, ketika diperiksa di pos penyekatan, tetap melalui proses sesuai ketentuan berlaku dan tidak mengatasnamakan anggota DPR agar tidak diperiksa.

Desy menyerahkan dua surat yang menjadi syarat agar diperbolehkan melintasi pos penyekatan.

Desy menjelaskan, meski PAN bukan bagian dari partai pendukung pemerintah, seluruh kader diminta untuk tetap mengikuti aturan pemerintah di tengah pandemi.