Berita Jateng
Gubernur Jateng Pastikan Bantuan yang Sudah Ada Tersalurkan
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, meminta jajarannya memastikan bantuan yang sudah terprogram
Penulis: m zaenal arifin | Editor: Catur waskito Edy
TRIBUNJATENG, SEMARANG -- Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, meminta jajarannya memastikan bantuan yang sudah terprogram tersalurkan ke masyarakat dengan adanya keputusan perpanjangan PPKM Darurat atau level 4 Total ada anggaran sebesar Rp 418,8 miliar dari APBD Provinsi Jateng dan Rp 4,7 triliun dari APBN.
"Anggaran-anggaran itu sudah disiapkan tahun ini, jadi inilah yang mesti digas untuk disalurkan pada masyarakat," kata Ganjar, dalam rilisnya, Rabu (21/7).
Adapun rincian anggaran yang sudah disiapkan, berasal dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jateng tahun 2021. Anggaran itu digunakan untuk bantuan sosial antisipasi dampak PPKM.
"Sudah ada alokasinya. Umpama sisi infrastruktur, ada sumbangan listrik untuk alokasi 15.000 KK. Pembangunan rehab dan distribusi rumah korban bencana alokasi 327 unit. Dari ini saja, ada Rp 12,8 miliar dan saya minta bisa ditambah," ucapnya.
Selain itu, ada juga bantuan dari sisi sosial. Total ada Rp 381,8 miliar anggaran dari Pemprov Jateng dan Rp 2,4 triliun dari anggaran APBN. Untuk anggaran Pemprov, ada tujuh kegiatan di Dinkes, DP3AP2AKB, Dinsos, Disdik dan Biro Kesra.
"Di antaranya untuk program jambanisasi, alat bantu produksi, Kartu Jateng Sejahtera, beasiswa untuk siswa kurang mampu, hibah Kemenag dan lainnya.
Sementara anggaran dari pusat itu ada tujuh kegiatan, diantaranya BLT Dana Desa, bansos PKH, BPNT, BST dan bantuan beras untuk 7,6 juta KK," jelasnya.
Dari sisi ekonomi, ada anggaran total Rp 24,1 miliar dari APBD Provinsi dan Rp 2,2 triliun dari APBN. Untuk anggaran APBD, bantuan diberikan untuk BBM nelayan, asuransi nelayan, paket olahan ikan, cadangan beras dan bansos paket peternakan.
"Sementara anggaran APBN untuk bantuan produktif usaha mikro, sudah terealisir sebesar 1,1 juta UKM dengan target 2,8 juta. Masing-masing Rp 1,2 juta.
Selain itu, ada juga kartu prakerja untuk 350.000 orang dan terealisasi 194.718 orang. Ini yang saya maksud harus digas agar segera tersalurkan," terangnya.
Selain memastikan bantuan yang sudah ada tersalurkan, Ganjar juga telah menyusun strategi refocusing.
Sejumlah OPD di lingkungan Pemprov Jateng sudah mengusulkan rencana refocusing itu.
Beberapa usulan adalah alokasi bantuan sosial untuk 133,555 KK. Masing-masing akan menerima Rp 200 ribu.
Bantuan akan diberikan untuk pedagang, sopir, tukang ojek, biaya transporter dan lainnya.
Selain itu, ada juga usulan bansos 157.795 UKM yang terdampak Covid-19.
Bantuan Dinas Ketahanan Pangan sekitar Rp 3,3 miliar untuk petani, Distanbun memberikan bantuan untuk 5.708 kelompok tani dan Disperindag mengusulkan bantuan produk bahan baku industri bagi 3500 IKM.
"Terakhir dari Disporapar yang mengusulkan bantuan sembako bagi 12.586 pelaku pariwisata yang terdampak PPKM. Jadi kira-kira kita siapkan Rp 143,5 miliar. Sudah ada hitungan detilnya seperti itu," pungkasnya. (Nal)Gus Yusuf Ingin TNI/Polri Bentuk Patroli Pencari Warga yang Lapar
Tim patroli
Sementara itu, Pengasuh Pondok Pesantren API Syubbanul Wathon Tegalrejo Magelang, KH M Yusuf Chudlori menginginkan ada tim patroli yang bergerak ke kampung-kampung mencari warga yang lapar.
Hal itu disampaikan dalam acara serah terima Bantuan Beras dalam rangka PPKM Darurat di Jawa Tengah bersama Polda Jawa Tengah, di Magelang, Rabu (21/7).
Hadir dalam acara itu, mewakili Kapolda, Irwasda Polda Jateng Kombes Mashudi, Kapolres Magelang AKBP Ronald A P, Dandim Letkol Rohmadi, dan Wakil Ketua DPRD Jateng, Sukirman.
Gus Yusuf panggilan akrabnya, menjelaskan ada fenomena terutama terjadi di kota-kota, khususnya yang menimpa warga perantauan.
"Karena mereka tidak terdaftar di RT tempat tinggalnya, dan juga mungkin tidak punya saudara dan tetangga. Kemudian mereka terdampak secara ekonomi akibat pandemi, akhirnya telantar.
Ada yang sempat minta ke saya, dia tidak punya beras sama sekali. Bayangkan bagaimana kalau warga yang tidak berani meminta atau menginformasikan kondisinya," katanya, dalam rilisnya.
Gus Yusuf mengusulkan agar TNI/Polri bisa membentuk tim yang bertugas mencari warga yang lapar.
"Tim ini bertugas patroli untuk ke kampung-kampung mengecek ada warga yang kelaparan dan terlantar atau tidak. Pasti ada juga warga yang tidak berani melapor atau tidak punyaa akses ke siapapun, inilah yang harus dicari," ujarnya.(nal)
Baca juga: Ingin Kerja di Jepang, Atlet Angkat Besi Uganda di Olimpiade Tokyo 2021 Kabur
Baca juga: Berapa Gaji yang Diterima Rektor UI Prof Ari Kuncoro Setiap Bulan Sebagai Wakil Komisaris di BRI?
Baca juga: China Bantah Tuduhan AS dan Sekutu Soal Peretasan Microsoft Sebagai Trik Lama
Baca juga: Sinopsis Kingdom: Ashin of The North, Tayang 23 Juli di Netflix, Awal Mula Tanaman Pembangkit Mayat