Demokrat Soroti Cat Pesawat Kepresidenan Rp 2 Miliar: Apakah Kalau Tidak Dicat Bahayakan Presiden?

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Partai Demokrat mempertanyakan kegiatan pengecatan Pesawat Kepresidenan RI yang menghabiskan dana besar di saat negara sedang dilanda pandemi Covid-19.

Di media sosial beredar foto pesawat presiden baru dicat ulang.

Foto tersebut disertai caption bahwa biaya pengecatan makan biaya Rp 1,4 miliar hingga Rp 1,9 miliar.

Tidak hanya pesawat Kepresidenan RI, helikopter khusus presiden pun  dikabarkan turut mendapat pengecatan baru.

Dalam unggahan tersebut, tampak pesawat Kepresidenan yang telah dicat merah putih bersanding dengan helikopter kepresidenan yang dicat dengan warna senada.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mempertanyakan, pemerintah sebenarnya menganggap penanganan pandemi Covid-19 ini prioritas atau tidak, ya?

Atau, apakah pemerintah punya road map yang jelas dalam penanganan pandemi ini, atau tidak? 

"Apakah penting dan prioritas mengecat pesawat kepresidenan saat ini? Apakah kalau tidak dicat saat ini, membahayakan nyawa presiden saat memakai? Anggaran terbatas, banyak hutang, tapi malah memilih mengecat pesawat presiden daripada menambah stok oksigen atau stok vaksin gratis yang sangat bermanfaat untuk menyelamatkan sebanyak mungkin rakyat Indonesia," tegas Herzaky Mahendra Putra dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/8/2021).

Herzaky pun mengatakan, masukan kader Demokrat terkait warna itu masukan halus saja.

Namun, esensi sebenarnya adalah kalau tidak membahayakan nyawa presiden saat memakai, mengapa perlu mengecat pesawat sekarang?

"Kan jauh lebih baik fokuskan semua anggaran yang tidak penting, untuk penyelamatan nyawa rakyat Indonesia dulu di tengah kepungan pandemi Covid-19," kata Herzaky.

Ia mengatakan, bahwa  pemerintah anggarannya terbatas. Hutangnya juga luar biasa. 

Daripada dipergunakan untuk cat pesawat, lebih baik uang miliaran itu dipakai buat nambah stok oksigen, stok vaksin gratis, bahkan insentif untuk nakes yang tertunda terus pembayarannya. 

"Jangan sibuk buat proyek-proyek yang tidak ada kaitan dengan penanganan pandemi saat ini," terangnya.

Kalau alasannya semua sudah dianggarkan sejak 2019, kata Herzaky, semakin menunjukkan pemerintahan saat ini tidak punya prioritas dan punya road map jelas dalam menangani pandemi covid-19.