Baliho Puan Maharani Terpasang di Berbagai Sudut Kota Solo, Rudy: Saya Tidak Memasang

TRIBUNJATENG.COM, SOLO - Baliho yang menampilkan gambar Ketua DPR RI, Puan Maharani yang bertuliskan "Kepak Sayap Kebhinekaan" banyak terpasang di berbagai sudut Kota Solo. 

Sejumlah baliho terlihat berdiri di sejumlah sudut kota dengan latar belakang warna kemerahan. 

Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo mengungkapkan, bahwa pihaknya tidak ikut campur mengenai pemasangan baliho tersebut. 

"Itu langsung dari tim beliau, saya tidak memasang," katanya pada Rabu (4/8/2021). 

Dirinya juga mengaku tidak tahu soal pemasangan karena tidak ada koordinasi dengan pihak DPC PDIP Solo. 

Baca juga: Rektor Akan Bina BEM KM UNNES yang Singgung Wapres KH Maruf Amin & Puan Maharani

Baca juga: Alasan BEM Unnes Semarang Sebut Puan Maharani Sebagai Queen of Ghosting

Baca juga: Kata Bambang Pacul Soal Ganjar Tak Hadir Saat Puan Maharani Kunjungan Ke Solo

Baca juga: Puan Maharani: Saya Enggak Pernah Bisikin Ketua Umum untuk Urusan Partai

"Tidak ada komunikasi ke kami, tiba-tiba sudah ada yang memasang seperti itu," ujarnya. 

Rudi mengungkapkan bahwa tidak ada instruksi dari DPP PDIP terkait pemasangan baliho Puan Maharani tersebut. 

"Tidak ada instruksi," tuturnya. 

Meskipun demikian Rudi tidak mempermasalahkan pemasangan baliho tersebut. 

"Tidak masalah," ujarnya.

Bukan untuk Kampanye Pilpres 2024

Belakangan baliho berwajah Ketua DPR Puan Maharani banyak terpasang di berbagai daerah.

Termasuk di Solo dan daerah Jawa Tengah lainnya, baliho Puan Maharani mengisi posisi di sejumlah lokasi strategis.

Pemandangan ini pun sempat menjadi sorotan warganet di media sosial.

Menanggapi hal itu, PDI Perjuangan (PDIP) membantah jika baliho bergambar Puan Maharani itu bukanlah untuk kampanye Pilpres 2024.

"Tekanan narasi dalam billboard, dan lain-lain itu bukan kampanye politik, tetapi kampanye kebersamaan, persatuan dan kemanusiaan," kata politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno, kepada wartawan, Senin (2/8/2021).

Hendrawan menegaskan bahwa pemasangan baliho Puan Maharani dalam kapasitas Ketua DPR RI.

Anggota Komisi XI DPR RI itu menjelaskan Puan adalah perempuan pertama di Indonesia yang menjadi Ketua DPR.

Puan, sama seperti ibunya Megawati Soekarnoputri, yakni perempuan pertama di Indonesia yang menjadi presiden.

"Billboard, baliho, spanduk, dan sebagainya itu dalam kapasitas sebagai Ketua DPR," ucapnya.

Lebih lanjut, Hendrawan memastikan bahwa baliho yang menunjukkan wajah Puan Maharani itu dipasang oleh kader PDIP secara spontanitas.

"Yang bilboard itu gotong royong anggota DPR. (Billboard) yang lain spontanitas kader dan relawan," ujarnya.

Julukan Ratu Ghosting

Label Queen of Ghosting yang disematkan mahasiswa untuk Puan Maharani turut menuai kritik dari anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan.

Arteria Dahlan mengaku sedih Ketua DPR RI Puan Maharani dijuluki Queen of Ghosting alias Ratu Ghosting.

Sebelumnya, julukan Quuen of Ghosting ini dilontarkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM KM Unnes).

Julukan itu disematkan kepada Puan Maharani sebagai kritik karena Puan dinilai tidak berparadigma kerakyatan dan tidak berpihak pada kalangan rentan.

"Ya jujur saya sangat sedih sekaligus prihatin, stigma yang dengan mudahnya dilontarkan oleh yang namanya 'maha siswa' khususnya Ibu Ketua DPR dikatakan sedemikian," kata Arteria kepada wartawan, Rabu (7/7/2021).

Dalam kritiknya, BEM KM Unnes menilai produk legislasi yang dihasilkan DPR tidak berpihak kepada rakyat, misalnya revisi UU KPK, UU Minerba, UU Omnibus Law Ciptaker.

Serta tidak kunjung disahkannya RUU PKS yang sebetulnya cukup mendesak dan dibutuhkan pengesahannya.

Menurut Arteria, kritikan tersebut hanya didasarkan kepingan suatu fakta dan tanpa kajian.

"Hanya dengan mendasarkan prasangka tanpa terlebih dahulu melakukan penelitian, kajian untuk kemudian diuji publik tiba-tiba melakukan simpulan-simpulan yang seperti itu, yang bahkan cenderung menista, memfitnah dan menyerang kehormatan seseorang."

"Apalagi orang tersebut kepala lembaga tinggi negara dan kepala lembaga kepresidenan," ujarnya.

Lantas, Arteria mempertanyakan dasar Puan Maharani disebut tidak berparadigma kerakyatan dan tidak berpihak pada kalangan rentan.

Menurutnya, jangan hanya karena RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) yang tak kunjung disahkan, Ketua DPR RI disalahkan.

"Saya pertanyakan BEM KM Unnes kalian hidup di mana? Apa ada baca berita koran, media sosial dan lain-lain. Apa tidak terbiasa menggunakan akal sehat sedikitlah sebelum melontarkan hal-hal yang demikian?," ucapnya.

"Seharusnya kalian tahu, dalam membentuk UU itu tidak hanya tanggung jawab DPR, karena harus melibatkan persetujuan pemerintah. Makanya belajar dulu ya tak usah sampai pinter deh, tapi paham aturan hukum sudah cukup sebelum komentar," pungkasnya.

(*)

Artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Baliho Puan Maharani Bertebaran di Kota Solo, FX Rudy: Itu Tim Beliau, Saya Tidak Memasang