Berita Nasional
Baliho Puan Bertebaran, Disebut Tak Peka Penderitaan Rakyat Karena Pandemi, PDIP Beri Tanggapan
Baliho raksasa bergambar Ketua DPR RI Puan Maharani marak bertebaran di sejumlah daerah di Jawa Tengah.
TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Baliho raksasa bergambar Ketua DPR RI Puan Maharani marak bertebaran di sejumlah daerah di Jawa Tengah.
Di Kota Semarang, baliho bertuliskan Kepak Sayap Kebhinekaan dengan logo banteng moncong putih itu terpasang di beberapa titik.
Di antaranya Jalan Pahlawan, Jalan Sultan Agung, Jalan Pandanaran, Jalan Majapahit dan beberapa titik lainnya.
Baliho itu menuai kritik dan dianggap dianggap tidak etis karena dilakukan saat pandemi Covid-19.
Baca juga: Kode GB dan PTG di Iklan Baliho Puan Maharani di Solo, Walikota Gibran: Silakan Tanya yang Memasang
Baca juga: Berapa Biaya Iklan Baliho Puan Maharani Ketua DPR? Di Solo Saja Sekitar Rp 450 Juta per Bulan
Baca juga: Baliho Puan Maharani Terpasang di Berbagai Sudut Kota Solo, Rudy: Saya Tidak Memasang
Baca juga: Baliho Puan Bertulis Open BO di Blitar Bikin Heboh, Polda Jatim Turunkan Personel Khusus
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto menjawab kritik soal pemasangan billboard dan baliho Ketua DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) Puan Maharani yang dianggap tidak etis karena dilakukan saat pandemi Covid-19.
Menurutnya, billboard putri Megawati Soekarnoputri yang terpasang juga ada yang bertuliskan sosialisasi untuk pencegahan Covid-19.
“Ada yang tulisannya 'Jaga Iman, Jaga Imun'. Jaga iman mengarah ke Ketuhanan, jaga imun mengarah ke ikhtiar manusia."
"Jadi ada dua track nih. Kembali lagi yang namanya melawan Covid-19 bisa dilakukan dengan kebersamaan."
"Di bawah isu 'Kepak Sayap Kebhinekaan', menangani Covid-19 harus bersama-sama,” ujar Bambang yang juga Ketua DPD PDIP Jateng dalam keterangan tertulis, Jumat (6/8/2021).
Selain itu, pria yang akrab disapa Bambang Pacul ini juga merespons anggapan pemasangan billboard dan baliho Puan sebagai upaya meningkatkan popularitas menuju Pilpres 2021.
Sekretaris Fraksi PDI-P DPR RI ini pun mempersilakan setiap orang memiliki persepsi masing-masing.
“Ini lebih ke internal. Soal capres dan cawapres clear kewenangan Ketua Umum. Dibilang (persiapan) 2024, persepsi orang siapa yang melarang?"
"Pikiran dan perasaan tidak bisa dipenjara. Mau dibilang mau nyapres monggo, mau sebagai bentuk kegembiraan sebagai Ketua DPR RI perempuan pertama ya monggo,” ungkapnya.
Dia menyebut billboard dipasang oleh anggota Fraksi PDI-P DPR RI di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
Namun, beberapa dapil di mana PDI-P tidak memiliki kursi DPR RI, billboard dipasang oleh DPD dan anggota fraksi setempat.