Berita Jawa Tengah

Perlunya Edukasi, OJK dan SWI Pun Tingkatkan Penanganan Investasi Ilegal di Jateng

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Satgas Waspada Investasi (SWI) berupaya mengoptimalkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat

Penulis: Idayatul Rohmah | Editor: Catur waskito Edy
tribunjateng/dok
Wahai Orang Kaya, Begini Ciri-ciri Investasi Bodong, Jika Ragu Silakan Telepon 1500 655 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Satgas Waspada Investasi (SWI) berupaya mengoptimalkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, di tengah maraknya ajakan investasi ilegal.
Kepala OJK Regional 3 Jateng-DIY, Aman Santosa menyatakan, SWI Jateng sepakat meningkatkan upaya pemberantasan investasi dan pinjaman online ilegal untuk melindungi masyarakat.

Hal itu disampaikan seusai Focus Group Discussion sembilan anggota SWI di Jateng yang terdiri dari OJK Regional 3 Jateng-DIY, Polda Jateng, Bank Indonesia (BI) Jateng, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dinperindag) Jateng, Dinas Koperasi dan UKM (Dinkop-UKM) Jateng, Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Jateng, Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Jateng, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng.

Menurut dia, kegiatan edukasi dirasa sangat penting, mengingat berdasarkan survei OJK pada 2019, tingkat literasi keuangan yang merupakan indeks level pengetahuan masyarakat terhadap jenis produk keuangan di Jateng tergolong masih rendah, yakni sebesar 47,38 persen, tetapi sudah lebih tinggi dari Indeks literasi Nasional sebesar 38,03 persen.

"Hal ini mencerminkan masih perlunya edukasi kepada masyarakat tentang produk keuangan, khususnya produk investasi keuangan yang legal,” katanya, dalam keterangan tertulis yang diterima Tribun Jateng, Kamis (12/8).

Aman menuturkan, SWI mencatat total kerugian masyarakat akibat investasi ilegal sejak 2011 sampai dengan 2021 mencapai sekitar Rp 117,4 triliun. Sejak dibentuk pada 2017, sampai dengan 2021, SWI telah melakukan penanganan terhadap 1.053 investasi ilegal, 3.365 fintech lending ilegal, dan 160 gadai ilegal.

Sementara, dia menambahkan, upaya preventif dilakukan SWI di antaranya dengan melakukan edukasi dan pemahaman mengenai ruang lingkup transaksi keuangan yang berpotensi merugikan masyarakat, sosialisasi, dan mengefektifkan sarana pengaduan SWI Jateng.

"Dalam melakukan upaya represif (penegakan hukum), SWI diharapkan mampu melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan dan perundang-undangan apabila ditemukan kegiatan penghimpunan dana atau pengelolaan investasi ilegal yang terjadi di wilayah Jateng," ucapnya.

Modus

Adapun, Ketua SWI, Tongam L Tobing menyampaikan, modus investasi ilegal yang saat ini tengah merebak bervariasi. Ia menyebut, beberapa kasus di antaranya penawaran investasi dengan modus penanaman pohon jabon dengan pembagian 70 persen (pemilik pohon) 20 persen (pemilik tanah) 10 persen (pengelola); dan penawaran investasi dengan imbal hasil tetap seperti produk perbankan; money game dengan sistem berjenjang dengan like dan view video aplikasi media sosial Tiktok.

Selain itu ada pula penawaran investasi berkedok cryptoasset/cryptocurrency dengan imbal hasil tetap, yaitu 0,5-3 persen per hari, atau 15-90 persen per bulan; penyelenggara exchanger aset kripto tanpa izin Bappebti; dan penawaran Investasi Ternak Semut Rangrang dengan iming-iming imbal hasil 50 persen dalam jangka waktu 5 bulan.

Selain itu, di tengah pandemi yang masih membayangi masyarakat, Tonggam menyatakan, ditemukan maraknya penawaran pinjol ilegal yang melakukan kegiatan usaha tanpa seizin OJK, dan sering kali melakukan pelanggaran pidana yang merugikan masyarakat, di antaranya penipuan dan penggelapan.

Selain itu, dia menambahkan, ditemukan proses penagihan tunggakan pinjaman yang dilakukan dengan penyebaran konten pornografi, pencemaran nama baik, manipulasi data, dan pengancaman.

"Terhadap kelompok pinjol ini, OJK bersama Satgas Waspada Investasi di antaranya Kominfo dan Kepolisian, melakukan pemblokiran terhadap situs-situs pinjol tersebut dan pelanggaran tindak pidananya ditangani oleh Kepolisian," ungkapnya.

Tongam sempat menuturkan, besarnya jumlah kerugian masyarakat yang sudah tercatat selama ini tidak membuat penawaran investasi ilegal menjadi berhenti, karena selalu ada saja caranya.

"Selalu menempatkan penawaran di hati masyarakat kita dengan berbagai cara yang dilakukan mereka, sehingga masyarakat yang berharap keuntungan mengalami kerugian," ucapnya

Tongam mengungkapkan, aplikasi pinjaman online alias pinjol sangat dibutuhkan masyarakat. Sebab, dia menambahkan, pinjol cukup mudah memberikan layanan pinjaman uang dibandingkan dengan sektor keuangan formal lainnya seperti bank, yang biasanya memiliki banyak persyaratan serta harus melakukan berbagai verifikasi dokumen.

"Kan kalau di lembaga keuangan formal banyak syaratnya, mulai dari fotocopy KTP, hingga verifikasi dokumen lain. Selain itu, kalau ke lembaga keuangan formal harus siapkan ongkos, waktu, belum lagi harus antre. Tapi kalau lewat pinjol, enggak kayak gitu, mudah. Makanya banyak yang pakai," tukasnya. (idy)

Baca juga: Sorot Mata AM Kosong Padahal Didatangi Bupati Banjarnegara, Ini Kisah yang Membuatnya Terguncang

Baca juga: Jumlah Pendana Fintech Melonjak, Ini Tanggapan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)

Baca juga: BAK Film Action : DPO Kasus Pembunuhan Tewas Saat Baku Tembak, Polisi Temukan Sabu Hingga Jimat

Baca juga: Not Angka Pianika Lagu Judika Jikalau Kau Cinta Beserta dengan Liriknya

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved