Taliban Siapkan Pembentukan Pemerintahan di Afghanistan
Taliban telah membentuk gubernur bayangan dan administrator untuk memerintah wilayah yang ditaklukkan, dan militan Taliban mendirikan pos pemeriksaan
lihat foto
TRIBUNJATENG.COM, KABUL - Taliban mempersiapkan pembentukan pemerintahan Afghanistan setelah pemimpinnya kembali dari pengasingan sejak digulingkan 20 tahun lalu.
Dilansir Financial Times, Zabihullah Mujahid, juru bicara Taliban yang muncul dalam konferensi pers pertama kelompok itu sejak menguasai Kabul, mengatakan pada Selasa (17/8), bahwa persiapan sedang dilakukan untuk membentuk pemerintahan.
Para militan berusaha mengonsolidasikan kekuasaan setelah mereka berhasil menguasai Afghanistan dan mendorong Presiden Ashraf Ghani dan sebagian besar pejabat senior pemerintah keluar dari negeri itu.
Abdul Ghani Baradar, pemimpin politik utama kelompok Islam tersebut, tiba di Afghanistan setelah dua dekade pada hari Selasa.
Ia terbang ke kota selatan Kandahar dari Qatar, tempat dia tinggal sejak AS mengamankan kebebasannya dari penjara Pakistan pada 2018.
Baradar diperkirakan akan mengambil peran utama dalam pemerintahan Islamis dalam beberapa hari mendatang.
Taliban telah membentuk gubernur bayangan dan administrator untuk memerintah wilayah yang ditaklukkannya, dan militan Taliban telah mendirikan pos pemeriksaan di sekitar kota dan mengusir beberapa warga Afghanistan.
Taliban telah memerintahkan para pejuangnya untuk tidak mengganggu operasi organisasi internasional seperti PBB. Tetapi tidak jelas seberapa besar kendali yang dimiliki kepemimpinan politik atas para pejuang di lapangan.
Taliban bersikeras pemerintah barunya akan lebih moderat daripada pemerintahan brutalnya pada 1990-an.
Di masa itu, rezim menghapus hak-hak perempuan dan menerapkan hukuman berat atas dugaan kejahatan, termasuk eksekusi di depan umum dan rajam terhadap para pezina.
Taliban memastikan hal itu melalui deklarasi amnesti, yang berisi desakan kepada perempuan di seluruh Afghanistan untuk bergabung dengan pemerintahan Taliban. Hal itu diungkapkan juru bicara senior kelompok Taliban, Zabihullah Mujahid pada Selasa (17/8).
Ia menyatakan, Taliban berjanji menghormati hak perempuan Afghanistan menurut syariah (hukum Islam).
Mujahid menerangkan, terdapat perbedaan besar antara Taliban yang digulingkan AS pada 2001 dengan sikap mereka setelah kembali berkuasa. Saat itu, wanita dilarang bekerja dan berkontak dengan pria bukan muhrimnya.
"Jika pertanyaan ini berdasarkan ideologi dan kepercayaan, tidak ada yang berubah. Tetapi, jika kami merujuk pada pengalaman, kematangan, dan persepsi, tidak diragukan lagi banyak perbedaannya," jelas Mujahid dilansir AFP, Selasa (17/8).
Mujahid menegaskan, Taliban berhak mengatur Afghanistan berdasarkan prinsip keagamaan yang mereka anut. Meski begitu, dikutip BBC, dia menuturkan, kelompok pemberontak berjanji akan menghormati hak perempuan menurut syariah.
