Breaking News:

Berita Nasional

Ada Kades Masuk Daftar Penerima Bansos, Mensos: Penyaluran Harus Dikawal Terus

Mereka menyuarakan protes lantaran nama kepala desa masuk sebagai satu penerima Bantuan Sosial Tunai (BST).

Tribun Jateng/ Muhammad Sholekan
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini blusukan di Kampung Baru Solo untuk memastikan penyaluran bansos tepat dan cepat penyalurannya, Senin (19/7/2021) sore. 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Kepala Desa Ambang Dua, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, masuk dalam daftar penerima Bantuan Sosial Tunai (BST).

Menteri Sosial Tri Rismaharini menanggapi temuan tersebut.

Menurut Risma, peran pemerintah daerah (pemda) menjadi kunci dari penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.

Baca juga: Dukung Pemulihan Ekonomi, Pemerintah Salurkan Bansos di Masa PPKM

Risma mengungkapkan undang-undang (UU) memberikan kewenangan kepada pemda untuk melaksanakan pemutakhiran data kemiskinan.

"Pemutakhiran DTKS itu kewenangan daerah sesuai ketentuan dalam UU No. 13/2011," ucap Risma melalui keterangan tertulis, Kamis (2/9/2021).

Dalam proses pemutakhiran data, UU memberi kewenangan pemda menentukan siapa saja yang layak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan siapa yang tidak.

Ketentuan tersebut ada dalam UU Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

"Prosesnya dimulai dari musyawarah desa atau musyawarah kelurahan.

Lalu secara berjenjang naik ke atas.

Jadi, Pemda dan jajarannya sampai tingkat desa/kelurahan memiliki kewenangan penuh menentukan siapa yang layak menerima bantuan dan siapa yang tidak," kata Risma.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved