4 Anggota TNI Gugur: Perlu Tindakan Keras Tangani KKB di Papua
aparat penegak hukum diminta melakukan investigasi dan menindak tegas KKB dan tidak mentolerir.
lihat foto
TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga empat anggota TNI yang gugur dalam tugas di Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maybrat, Papua Barat, pada Kamis (2/9).
Ia meminta aparat penegak hukum melakukan investigasi dan menindak tegas Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
"Selaku pimpinan DPR, kami mengucapkan rasa prihatin yang mendalam atas gugurnya anggota TNI, dan kami mengutuk keras terhadap adanya kejadian yang disebabkan oleh KKB," katanya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (3/9).
Dasco menekankan harus ada penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penembakan prajurit TNI.
"Kami minta aparat penegak hukum agar menginvestigasi dan melakukan tindakan yang keras terhadap kelompok kekerasan bersenjata, dan tidak mentolerir, sehingga kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi," tukasnya.
Adapun, Ketua DPR, Puan Maharani mendesak pemerintah dan aparat keamanan mengusut tuntas insiden penyerangan Pos Koramil Kisor di Kampung Kisor, Distrik Aifat, Selatan, Kabupaten Maybrat, Papua Barat pada Kamis (2/9).
Puan menyatakan bela sungkawa mendalam kepada keluarga empat anggota TNI yang gugur dalam tugas pada insiden tersebut.
"Ini duka bagi seluruh bangsa Indonesia. Saya ikut berbela sungkawa mendalam untuk keluarga para prajurit TNI yang gugur saat bertugas di Distrik Aifat," katanya, dalam keterangannya, Jumat (3/9).
Ketua DPP PDI Perjuangan itu juga meminta pemerintah dan aparat keamanan segera mengusut tuntas dan menangani insiden ini.
Dia menambahkan, pengusutan dan penanganan insiden tersebut harus mencakup pula identifikasi persoalan dan pencegahan yang menyeluruh.
Menurut dia, hal itu perlu dilakukan agar kejadian penyerangan serupa tak terulang apalagi meluas ke wilayah lain.
"Jangan sampai rakyat dan prajurit-prajurit kita terus menjadi korban, sehingga istri dan anak-anak mereka harus kehilangan suami dan ayah," tuturnya.
Puan menyatakan, keamanan dan stabilitas di Papua dan Papua Barat harus terus menjadi prioritas pemerintah. Apalagi, dalam waktu dekat akan ada hajatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021.
Kendati demikian, tanpa hajatan itupun, Puan menilai pembangunan yang merata hanya akan bisa terwujud dan dinikmati manfaatnya oleh rakyat jika stabilitas dan keamanan lebih dulu terjadi.
"Aparat keamanan dan aparatur pemerintahan harus mampu merangkul rakyat, dekat dengan rakyat, untuk bersama-sama menciptakan keamanan dan kedamaian," tandasnya. (Tribunnews/Kompas.com)
