Bupati Tersangka, Muncul Spanduk di Alun-alun 'Terimakasih KPK Telah Menyelamatkan Banjarnegara'

TRIBUNJATENG.COM, BANJARNEGARA - Setelah Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), muncul sejumlah spanduk di sekitar Alun-alun Banjarnegara.

Terdapat tiga titik yang dijadikan lokasi pemasangan spanduk yang ada di sekitara Alun-alun Banjarnegara, Sabtu (4/9/2021).

Spanduk tersebut bertuliskan, "Terimakasih KPK telah menyelamatkan Banjarnegara", kemudian "Kemenangan Satriya-satriya Pinunjul Banjarnegara, dan "Selamat jalan bupatiku, semoga tidak kembali lagi ke Banjarnegara".

Di bagian bawah spanduk tersebut terdapat tulisan FBB dan Forjasi.

Baca juga: GMPK Jawa Tengah Sebut Penangkapan Bupati Banjarnegara Jadi Peringatan Kepala Daerah Lainnya

Baca juga: Video Viral Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono Makan Bareng ODGJ

Baca juga: Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono Tersangka Dugaan Korupsi, Pakai Rompi Oranye Tahanan KPK

FBB merupakan singkatan dari Forum Banjarnegara Bersatu dan Forum Jasa Konstruksi. Ketika dikonfirmasi, Ketua Forjasi Imam Nafan membenarkan, pihaknya yang memasang spanduk tersebut.

"Spanduk tersebut sebagai apresiasi terhadap kinerja KPK yang telah menetapkan bupati sebagai tersangka," kata Imam saat dihubungi wartawan, Sabtu.

Imam mengatakan, selama kepemimpinan Budhi Sarwono, banyak penyedia jasa konstruksi di Banjarnegara yang tidak mendapatkan proyek.

Menurut dia Banjarnegara ada sekitar 270 perusahaan penyedia jasa konstruksi. Sebanyak 150 berbentuk CV dan sisanya PT.

"Selama ini sejak 2017 ABPD Perubahan, bisa dikatakan tidak mengakomodir kepentingan kami. Karena paket (proyek) dibikin besar dan larinya ke (proyek) jalan semua," ungkap Imam.

Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Budhi Sarwono sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2018, Jumat (3/9/2021).

Selain Bupati Banjarnegara periode 2017-2022, KPK menetapkan satu orang pihak swasta bernama Kedy Afandi sebagai tersangka.

Jadi Peringatan Bagi Kepala daerah Lainnya

Penetapan Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara tahun 2017-2018, mengejutkan banyak pihak.

Pasalnya, Budhi Sarwono kerap menjadi sorotan karena aksinya mengunggah slip gaji ke media sosial (medsos) hingga memperbaiki jalan menggunakan dana pribadi.

Kendati demikian, DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Jawa Tengah mengapresiasi penanganan korupsi yang dilakukan lembaga antirasuah itu.

Menurut Ketua DPD GMPK Jawa Tengah, Edy Susanto, penetapan tersangka Budhi Sarwono menjadi peringatan bagi kepala daerah lainnya, khususnya di Jawa Tengah agar tidak menyalahgunakan kewenangan.

"Penetapan Bupati Banjarnegara sebagai tersangka oleh KPK ini menjadi peringatan dan pembelajaran bagi kepala daerah lainnya agar tidak salah melangkah," kata Edy, Sabtu (4/9/2021).

Selama ini, katanya, KPK menyeret kepala daerah dalam suatu kasus karena terkena operasi tangkap tangan (OTT). Namun untuk Budhi Sarwono, ia ditetapkan tersangka dari pengembangan kasus yang menyeretnya.

"Artinya, kepala daerah sekalipun tidak harus terkena OTT untuk terseret dalam suatu kasus. Ini semakin jelas bahwa KPK memberikan sinyal peringatan agar tak main-main," ujarnya.

Penetapan tersangka Bupati Banjarnegara ini tak berselang lama dari OTT KPK terhadap Bupati Probolinggo bersama sang suami. Hal itu menandakan jabatan kepala daerah memang rawan penyimpangan.

Selain itu, lanjutnya, dari beberapa OTT yang dilakukan, telah memperjelas bahwa upaya pelemahan KPK dengan dilakukannya revisi UU KPK, tidak terbukti.

"Faktanya semakin ke sini, KPK justru semakin tajam dalam memberantas korupsi," tegasnya.

Hanya saja, kata Edy, penetapan tersangka Budhi Sarwono sebagai tersangka memang berdasarkan fakta dan bukti. Pasalnya, Budhi Sarwono secara tegas membantah, bahkan minta ditunjukkan bukti dan pemberi suap yang dituduhkan padanya.

"Ini yang perlu dibuka agar publik tidak menerka-nerka atau menduga-duga. Hanya saja jika itu sifatnya substansi perkara, publik harus menunggu kebenarannya di persidangan," tandasnya.

Seperti diketahui, KPK menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara tahun 2017-2018.

Dua orang tersangka yang dimaksud adalah Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono (BS) dan Kedy Afandi (KA), selaku pihak swasta. Dalam perkara tersebut, Budhi Sarwono diduga menerima uang sebesar Rp 2,1 miliar.

Mengaku Dituduh Korupsi

Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono resmi ditetapkan tersangka oleh KPK atas tuduhan korupsi.

Budhi yang telah mengenakan rompi orange khas tahanan KPK sempat membantah tuduhan yang diarahkan kepadanya. 

Budhi mengaku penerimaan fee Rp 2,1 miliar sehingga ia diseret ke ranah hukum oleh KPK haya tutuhan belaka.

Ia menantang agar ditunjukkan siapa yang memberinya uang sesuai tuduhan tersebut. 

"Tunjukkan, yang memberi siapa kepada siapa, pemberinya siapa? Saya tidak pernah menerima pemberian itu, " katanya dalam video yang beredar di medsos.

Budhi mengaku telah 4 tahun berusaha memajukan pembangunan di Kabupaten Banjarnegara.

Ia menggenjot pembangunan infrastruktur, khususnya jalan yang selama ini dirindukan rakyat. 

Jalan yang tadinya rusak parah hingga sulit dilalui, oleh pemerintahan Wingchin, sapaan akrabnya, dibangun hingga bisa dinikmati masyarakat. 

Akun IG resmi Budhi Sarwono menyebut, "masyarakat cerdas tidak perlu banyak kata untuk membela diri, Gusti Allah mboten sare"

"Paku yang dipukul dengan palu adalah paku yang  lurus berdiri, bukan yang bengkok kesana kemari".

(Zaenal Arifin/Khoirul Muzakki/Kompas.com)

Sumber: Kompas.com dengan judul "Bupati Banjarnegara Ditangkap, Muncul Spanduk "Selamat Jalan Bupatiku, Semoga Tidak Kembali Lagi ke Banjarnegara