Breaking News:

Berita Video

Video KUA PPAS APBD Perubahan Kabupaten Pekalongan Ditandatangani

Wakil Bupati Pekalongan Riswadi menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan, Jumat (3/9/2021).

Penulis: Indra Dwi Purnomo | Editor: abduh imanulhaq

"Perubahan KUA APBD serta perubahan PPAS merupakan formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran, yang didalamnya memuat arah dan kebijakan sebagai penjabaran dari kebijakan pemerintah daerah, serta aspirasi masyarakat. Perubahan KUA memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berkenaan."

"Selanjutnya perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun anggaran 2021 ini, akan menjadi acuan dan pedoman penyusunan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bagi perangkat daerah serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mengatur dan menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi kewenangan kita untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat," ujarnya.

Secara umum struktur perubahan KUA dan perubahan PPAS Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2021 di antaranya, pendapatan daerah yang pada penetapan APBD tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 2.240.324.877.404, menjadi sebesar Rp 2.085.531.836.280. sehingga terjadi penurunan sebesar Rp 154.793.041.124 atau turun sebesar 6,91 % dari APBD Penetapan Tahun Anggaran 2021.

Riswadi mengungkapkan, penurunan ini merupakan akumulasi dari penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah serta penurunan dana transfer pusat yaitu pada pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) dan dana transfer Provinsi dalam bentuk bantuan keuangan.

"Belanja daerah yang pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 2.256.232.062.404, menjadi sebesar Rp 2.243.291.596.157. Sehingga terdapat penurunan sebesar Rp 12.940.466.247 atau turun sebesar 0,57 % dari APBD Penetapan Tahun anggaran 2021," ungkapnya.

Kemudian untuk penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2021, setelah perubahan direncanakan sebesar Rp 163.759.759.877 atau naik sebesar Rp 140.852.574.877 yang berasal dari pos Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SiLPA) Tahun Anggaran 2020 yang telah diaudit BPK RI dan tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya, untuk pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2021 setelah perubahan direncanakan sebesar Rp 6 milyar atau turun sebesar Rp 1 miliar dari penatapan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pengeluaran pembiayaan ini dipergunakan untuk penyertaan modal pada PDAM Tirta Kajen melalui pembiayaan reimbers dari Pemerintah Pusat.

Dengen demikian maka Pembiayaan Netto setelah perubahan menjadi sebesar Rp 141.852.574.877. Pembiayaan Netto ini untuk menutup defisit anggaran secara struktur yaitu selisih kurang antara pendapatan daerah dengan belanja daerah yang direncanakan.

"Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana komitmen kita bersama guna terwujudnya masyarakat Kabupaten Pekalongan yang sejahtera, adil, merata (SETARA) dan berbudaya gotong royong," tambahnya. (dro)

TONTON JUGA DAN SUBSCRIBE :

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved