Para Pentolan Taliban Isi Kabinet Pemerintahan Baru Afghanistan
struktur pemerintahan interim yang diumumkan Taliban diisi muka-muka lama, dan tidak ada satu pun perempuan yang dilibatkan
lihat foto
TRIBUNJATENG.COM, KABUL - Taliban mengumumkan kabinet pemerintahan interim dengan nama resmi Islamic Emirate of Afghanistan.
Sebagaimana dilansir The New York Times, Islamic Emirate of Afghanistan ini sebenarnya bukan nama baru. Saat Taliban berkuasa pada 1996-2001, Taliban juga menggunakan Islamic Emirate of Afghanistan sebagai nama pemerintahan.
Patokan pemerintahan kali ini pun sama, yaitu menjunjung tinggi syariat Islam. Meski demikian, belum diketahui seketat apa Taliban menerapkan syariat Islam dalam pemerintahannya kali ini.
Saat pertama kali merebut kekuasaan pada 15 Agustus lalu, Taliban berjanji akan membentuk pemerintahan yang lebih terbuka dan moderat. Mereka juga berjanji memberikan hak-hak dasar bagi perempuan, tak seperti saat mereka berkuasa dulu.
Namun, sejumlah pengamat mulai pesimistis, karena struktur pemerintahan interim yang diumumkan Taliban kali ini saja diisi muka-muka lama, dan tidak ada satu pun perempuan yang dilibatkan. Padahal, kelompok itu berjanji bakal lebih inklusif.
Dalam upacara pengumuman kabinet baru itu, juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid menyatakan, kabinet ini belum selesai terbentuk.
Ia menegaskan bahwa Taliban masih dalam proses pembentukan pemerintahan yang ajek dan berharap dapat menggandeng kelompok lain.
Kendati demikian, belum diketahui pula Taliban akan memasukkan unsur kelompok lain itu dalam posisi-posisi strategis atau tidak.
Sejauh ini, kepemimpinan Islamic Emirate of Afghanistan masih diisi pentolan-pentolan Taliban.
Posisi Pelaksana Tugas Perdana Menteri dipercayakan kepada Mohammad Hasan Akhund. Ia memimpin Afghanistan saat Taliban berkuasa sebelum Amerika Serikat (AS) menginvasi pada 1996-2001 silam.
Dahulu, Hassan dikenal sebagai orang dekat Mullah Mohammad Omar, pemimpin Taliban yang menjadi buronan AS. Ia juga pernah menjabat sebagai menteri luar negeri dan wakil perdana menteri dari 1996 hingga 2001.
Di lingkup Taliban, Hassan merupakan kepala badan pembuat keputusan selama kurang lebih 20 tahun, dan merupkan tokoh berpengaruh pada sisi religius gerakan, bukan sisi militernya. Hingga kini, dia masih menjadi target sanksi PBB.
Untuk posisi Wakil Perdana Menteri, Taliban mempercayakan dua pentolan mereka, yaitu Abdul Ghani Baradar dan Abdul Salam Hanafi.
Baradar sebelumnya adalah kepala kantor politik Taliban, dan mengawasi penandatanganan perjanjian penarikan pasukan AS tahun lalu.
Tak ketinggalan, Mullah Mohammad Yaqoob juga diangkat menjadi Menteri Pertahanan yang baru. Dia adalah putra dari Mullah Mohammad Omar, pendiri Taliban yang tersohor.
