3.000 Pedagang Bakso di Semarang Divaksin, Lapak Akan Diberi Tanda Stiker Jika Sudah Vaksinasi

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Sebanyak 3.000 pedagang mie dan bakso di Kota Semarang mengikuti vaksinasi di Tentrem Mall Semarang, Selasa (14/9/2021).

Vaksinasi pedagang mie dan bakso berlangsung selama dua hari sejak Senin (13/9/2021).

Sekjen Paguyuban Pedagang Mie dan Bakso (Papmiso) Indonesia, Bambang Haryanto menyebutkan, dari 3.000 pedagang mie dan bakso yang mengikuti vaksinasi, 80 persen diantaranya merupakan warga Semarang.

Sedangkan, 20 persen lainnya dari daerah penyangga Kota Semarang.

"Kalau secara keseluruhan anggota Papmiso Jawa Tengah ada 20 ribu. Namun, jatah vaksin baru 3.000. Jadi masih kurang sekitar 17 ribu," sebut Bambang.

Dikatakan, vaksinasi bagi Papmiso di Semarang ini merupakan ke-10 setelah sebelumnya dilakukan di Jabodetabek dan Bandung.

Setidaknya, sudah ada 13 ribu pedagang mie dan bakso yang divaksin secara keseluruhan.

Pihaknya akan berupaya bekerjasama dengan setiap pemerintah daerah untuk melakukan vaksinasi kepada para pedagang mie dan bakso di masing-masing wilayah.

"Anggota Papmiso yang sudah divaksin nanti akan diberi stiker penanda. Ada beberapa kriteria untuk bisa mendapatkan stiker diantaranya harus prokes di tempat jualan, jaga jarak, sirkulasi udara bagus, dan harus vaksin," sebutnya.

Menurutnya, pedagang bakso harus mengikuti vaksinasi untuk percepatan pemulihan ekonomi khususnya sektor kuliner.

Pasalnya, selama PPKM cukup banyak anggota Papmiso yang hampir gulung tikar dan menghentikan produksinya karena tidak dapat menutup biaya.

Di Jabodetabek sendiri, dia mencatat ada 5.000 pedagang yang memutuskan untuk mengentikan sementara usahanya lantaran penurunan omzet hampir mencapai 90 persen.

"Makanya, saya menggerakan vaksinasi. Ini supaya bergerak lagi ekonominya," ucapnya.

Ketua Papmiso Jawa Tengah, Lasiman menambahkan, ada sekitar 600 pedagang mie dan bakso di Kota Semarang yang gulung tikar selama PPKM.

Hal itu karena aturan pemerintah sangat ketat, antara lain tidak membolehkan konsumen makan di tempat.