DPRD Kota Semarang Ingatkan Aparat Lebih Humanis Tegakkan Perda PPKM: Warga Perlu Makan

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - DPRD Kota Semarang meminta pihak penegak peraturan daerah bisa melakukan penegakan secara lebih humanis, termasuk penegakan aturan PPKM.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Wahyoe Winarto, saat menjadi pembicara dalam Dialog Interaktif DPRD Kota Semarang, di Metro Park View Hotel, Kamis (16/9/2021).

Politisi Partai Demokrat yang akrab disapa Liluk tersebut menyampaikan, penegakan dan sosialisasi aturan PPKM sebaiknya dilakukan lebih humanis dan menggunakan pendekatan kekeluargaan, baik yang dilakukan Satpol PP, TNI, maupun Polri.

Jika masyarakat belum memenuhi aturan, perlu dilakukan edukasi terlebihdahulu.

"Bagaimanapun aturan harus ditegakkan, tapi secara humanis karena masyarakat perlu makan. Sosialisasi juga perlu," ujarnya.

Dia mengajak seluruh pihak untuk bisa menangani pandemi dan bangkit bersama-sama.

Saat ini, sejumlah sektor sudah mulai berjalan.

Dia mendorong seluruh pihak bisa turut bekerja keras agar ekonomi kembali bergeliat dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Protokol kesehatan, kata dia, harus terus dijalankan meski Kota Semarang sudah berada pada level 2.

Bahkan, diharapkan Kota Lunpia bisa kembali zero level.

Sementara itu, Kabid Penegakan Perda dan Perundang-undangan Satpol PP Kota Semarang, Martin Dacosta mengatakan dalam PPKM Level 2 sudah terlihat ekonomi masyarakat mulai berjalan.

Tempat usaha mulai buka.

Namun, tetap harus mematuhi jam operasional sesuai aturan PPKM level 2.

Diakuinya, menegakkan perda memang tidak mudah.

Kerap kali, terjadi benturan dengan masyarakat yang melanggar.

Namun, penegakan perda saat ini berbeda dengan saat diterapkannya PPKM darurat.

Saat ini, pihaknya lebih menekankan untuk sosialisasi untuk tetap mematuhi protokol kesehatan agar Semarang tidak kembali naik level.

"Yang susah mempertahankan kondisi yang sudah mulai membaik dari level 4 menjadi level 2 ini," ujarnya. (eyf)