Menteri BUMN Erick Thohir Sebut Masalah Utang PTPN Rp 43 Triliun sebagai Korupsi Terselubung

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Erick Thohir buka-bukaan terkait kondisi PT Perkebunan Nusantara (Persero) atau PTPN yang terbelit utang mencapai Rp 43 triliun.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebutnya sebagai utang lama yang sudah menggunung.

Pihaknya pun berupaya untuk mengatasi utang tersebut, salah satunya dengan memperpanjangan masa pelunasan utang atau restrukturisasi.

Baca juga: Mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin Ditetapkan Tersangka 2 Kasus Korupsi dalam Sepekan

Erick menyebut utang ini menjadi korupsi yang terselubung di PTPN.

"PTPN itu punya utang Rp 43 triliun.

Ini merupakan penyakit lama dan saya rasa ini korupsi yang terselubung, yang memang harus dibuka dan dituntut pihak yang melakukan ini," ungkapnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (22/9/2021).

Menurut Erick, meskipun restrukturisasi sudah berhasil dilakukan, namun perlu dibarengi komitmen perusahaan untuk membenahi kinerja keuangan.

Perbaikan itu dilakukan dengan efiensi besar-besaran biaya operasional perusahaan.

Selain itu, PTPN harus pula meningkatkan produksinya agar arus kas perusahaan bisa terjaga, sehingga bisa melunasi utangnya.

Jika tidak terbayarkan, bank yang memberi pinjaman bisa bangkrut akibat besarnya utang PTPN.

"Ketika utang diperpanjang maka harus ada cash yang masuk, ini bank pemberi pinjaman bukan hanya Himbara, tapi ada banyak asing dan swasta, yang kalau tidak terbayarkan mereka bisa kolaps secara beruntun.

Maka itu kami berinisiasi, selain efisiensi tetapi juga meningkatkan produksi," jelas Erick.

Saat ini kinerja PTPN sangat terbantu dari produksi komoditas kelapa sawit yang memang mengalami peningkatan harga di pasar global.

Namun, peningkatan produksi perlu diikuti pula dengan peningkatan kualitas produk.

Menurut Erick, seperti komoditas coklat yang dikembangkan PTPN di Banyuwangi saat ini, kalah saing bahkan di pasar lokal.