Breaking News:

Berita Kebumen

Lima Kecamatan di Utara Kebumen Jadi Target Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

Kabupaten Kebumen sebagai salah satu yang masuk dalam program pengentasan kemiskinan hingga nol persen.

Penulis: khoirul muzaki | Editor: sujarwo
Humas Kebumen
Bupati Kebumen Arif Sugiyanto 

TRIBUNBANYUMAS.COM, KEBUMEN - Kabupaten Kebumen ditetapkan sebagai salah satu dari 5 kabupaten di Jawa Tengah yang masuk dalam program pengentasan kemiskinan hingga nol persen oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Merespon itu, Bupati Kebumen Arif Sugiyanto sempat menggelar rapat terbatas dengan sejumlah pimpinan OPD dan kepala desa guna membahas penanganan kemiskinan ekstrim hingga nol persen di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kebumen, Senin (27/9/2021).

Kemiskinan ekstrem di Kebumen tersebar di lima kecamatan, yakni Kecamatan Sempor, Sadang, Alian, Karangsambung, dan Karanggayam akan menjadi target utama dari program pengentasan kemiskinan.

Di wilayah lain di luar itu, kata dia, bukan berarti tidak ada kemiskinan.

Arif menyebut, di Kebumen jumlah orang yang masuk dalam kategori miskin ekstrem ada sekitar 4 persen atau sekitar 14 ribu jiwa. Ia menarget, 2022 Kebumen sudah zero dari kemiskinan akut. 

 "Dengan program ini harapannya, Kebumen tidak menjadi kabupaten termiskin di Jateng," tandasnya, Selasa (28/9/2021) 

Bupati menjelaskan, yang masuk kategori kemiskinan ekstrem adalah, mereka yang tidak memiliki penghasilan, lansia, hidup sebatang kara, tidak punya rumah, terkena penyakit, dan tidak punya jaminan kesehatan atau sosial.

Pemerintah akan memfasilitasi pembangunan rumah atau bedah rumah bagi mereka yang sebatang kara dan tidak punya rumah.

Termasuk memberikan jaminan kesehatan, serta jaminan kebutuhan makan. 

"Kalau dia punya anak tapi benar-benar miskin, anaknya kita tanggung untuk dapat beasiswa sekolah," paparnya

Arif mengatakan, pemerintah terus bersinergi dalam program pengentasan kemiskinan ekstrem ini.

Termasuk dalam hal pembenahan data jumlah orang miskin di Kebumen yang setiap waktu harus di-upadate. 

Ini bertujuan agar bantuan tidak lagi salah sasaran.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi acuan pemerintah perlu terus di-upgrade karena ada penerima yang sudah meninggal, atau pindah tempat, termasuk mereka yang kondisi ekonominya semakin baik. (*)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved