Video Sempat Diterpa Isu Negatif, Jumani Akhirnya Dilantik sebagai Sekda Pati

TRIBUNJATENG.COM, PATI - Berikut ini video Sempat Diterpa Isu Negatif, Jumani Akhirnya Dilantik sebagai Sekda Pati

Jumani akhirnya dilantik sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, Jumat (1/10/2021).

Dia menggantikan Suharyono yang telah purnatugas.

Pria yang sebelumnya menjabat Inspektur Daerah Kabupaten Pati ini dilantik oleh Bupati Haryanto di Pendopo Kabupaten Pati.

Dia dilantik bersama sejumlah pejabat lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

Jumani akhirnya dilantik setelah sebelumnya berembus isu tidak sedap mengenai dirinya dan mekanisme seleksi Sekda Pati.

Pada Jumat (10/9/2021) lalu, satu kelompok massa, yakni Oganisasi Masyarakat Penjaga Nusantara (Mantra) bahkan sempat menggelar aksi unjuk rasa untuk meminta proses seleksi jabatan Sekda diulang.

Jumani juga sempat diterpa isu negatif bahwa dirinya memiliki paham keagamaan yang bertentangan dengan Pancasila. Bahkan berafiliasi dengan organisasi terlarang.

Tanpa menyebut siapa sosok yang dia maksud, Ketua GP Ansor Pati Itqonul Hakim pernah mengunggah di Facebook pribadinya, bahwa GP Ansor dan Banser Pati menolak simpatisan ormas terlarang (HTI dan FPI) menjadi Sekda Kabupaten Pati.

Usai melantik Jumani dan sejumlah pejabat lainnya, Bupati Haryanto menegaskan bahwa di Pati tidak ada satu pun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang beraliran radikal atau bahkan terlibat organisasi terlarang.

“Ini untuk menepis (tuduhan sejumlah pihak). Sampai tadi malam masih ada kelompok masyarakat yang menyampaikan terkait ini pada saya. Saya tegaskan bahwa tugas Pansel (Panitia Seleksi Sekda) sudah selesai. Harus didukung sepenuhnya,” kata dia.

“Kadang orang kalau tidak sepaham dianggap kafir, dianggap Wahabi, bodoh, tidak kapabel, dan lain-lain. Anggapan seperti ini dihilangkan,” tambah dia.

Haryanto menyebut, polemik yang terjadi dalam mekanisme seleksi Sekda lalu mestinya tidak berkepanjangan.

“Kalau ada suara-suara sumbang, itu hal biasa. Mungkin atau diduga itu akibat adanya dukung-mendukung calon. Padahal dukung-mendukung tidak boleh. PNS itu tidak boleh berpolitik. Kalau mau berpolitik ya seperti saya, berhenti dulu jadi PNS, lalu mencalonkan diri sebagai kepala daerah,” papar dia.

Haryanto meminta publik untuk memercayai mekanisme seleksi yang dilakukan Pansel. Sebab, tahapan seleksi berlangsung ketat dan cukup lama. Ada tahapan uji kompetensi, uji gagasan, wawancara, penelusuran rekam jejak, dan seterusnya.