Azis Syamsuddin Diduga Bisa Atur OTT dan Amankan Perkara dengan Bantuan 8 Orang di KPK

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Azis Syamsuddin disinyalir mempunyai delapan orang kenalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingannya.

Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu bisa menggerakkan mereka untuk membantu penanganan perkara yang ditangani oleh komisi antirasuah itu.

Dugaan itu diketahui dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Sekretaris Daerah Tanjungbalai Yusmada yang dibacakan jaksa dalam persidangan dengan terdakwa Stepanus Robin Pattuju dan Maskur Husain di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (4/10).

Baca juga: Drama Penangkapan Azis Syamsuddin: Mengaku Sedang Isoman hingga Dijemput Paksa KPK dengan Tim Medis

BAP tersebut berisi percakapan antara Yusmada dengan Wali Kota Tanjungbalai nonaktif, M. Syahrial.

”BAP Nomor 19, paragraf 2, saudara menerangkan bahwa M. Syahrial mengatakan dirinya bisa kenal dengan Robin karena dibantu Azis Syamsuddin Wakil Ketua DPR RI karena dipertemukan di rumah Azis di Jakarta. M. Syahrial juga mengatakan bahwa Azis punya 8 orang di KPK yang bisa digerakkan oleh Azis untuk kepentingan Azis, OTT, atau amankan perkara. Salah satunya Robin," ujar jaksa KPK.

Jaksa lantas mencecar keterangan dalam BAP tersebut, terutama terkait dengan tujuan mengamankan perkara. "Perkara apa?" ujar jaksa.

"Enggak ada disampaikan," jawab Yusmada yang dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan Stepanus Robin.

Yusmada menerangkan informasi tersebut keluar dari mulut Syahrial.

Namun Ia tidak mendalami lebih lanjut informasi itu. "Cuma ngomong untuk kepentingan Azis Syamsuddin aja?" kata jaksa.

"Iya pak," ujar Yusmada.

Selain dugaan adanya kenalan 'orang dalam' Azis Syamsuddin di KPK, Yusmada juga membenarkan keterangannya dalam BAP bahwa AKP Stepanus Robin Pattuju dapat mengamankan perkara Wali Kota Tanjungbalai non-aktif M Syahrial.

 
Yusmada membeberkan arti emotikon jempol dalam percakapan antara M. Syahrial dengan AKP Stepanus Robin Pattuju.

Kode itu disinyalir terkait dengan pengurusan perkara suap jual beli jabatan yang diduga melibatkan Syahrial.

"BAP, bahwa di lain waktu M. Syahrial bercerita juga di hadapan saya dan di hadapan pejabat Pemko lainnya bahwa tepatnya setelah pengiriman uang kepada Robin. Bahwa bertempat di KPK terdakwa [Robin] mengirimkan WA [WhatsApp] ke M. Syahrial yang isi WA-nya adalah emotikon 'jempol' yang diartikan oleh M. Syahrial bahwa perkaranya di KPK sudah diamankan?" tanya jaksa KPK Lie Putra Setiawan. "Iya, benar, saya tetap pada keterangan," jawab Yusmada.

Tak hanya itu, Yusmada juga menceritakan bagaimana Robin pernah meminjam mobil dinas Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Hal itu sebagaimana juga tertuang dalam dakwaan yang menyebut Robin meminjam mobil dinas merek Toyota Kijang Innova tahun 2017 dengan plat nomor BK1216Q dari tanggal 22 Desember 2020 sampai 13 April 2021.

Yusmada tidak mengetahui tujuan dari peminjaman mobil dimaksud. "

Ada waktu itu mobil Kadis Perkim. [Dipinjam] hampir sebulan, mobilnya Toyota Innova Reborn warna hitam, itu mobil dinas," tutur Yusmada.

Terhadap keterangan Yusmada itu, Robin menyebut tidak pernah mengenalkan penyidik KPK lain ke Azis Syamsuddin.

"Saya tidak pernah mengenalkan penyidik lain ke Azis Syamsuddin. Saya kenal Azis Syamsuddin karena dikenalkan oleh Dedi Riyanto yang merupakan ajudan Azis Syamsudin," kata Robin.

Yusmada diketahui sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus lelang mutasi jabatan di Pemerintah Kota Tanjungbalai tahun 2019.

Dia mengakui pernah memberikan uang Rp100 juta kepada Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial melalui orang dekat Syahrial bernama Sajari Lubis.

"Sajari Lubis mendatangi saya saat masa seleksi, katanya saya akan jadi Sekda, tapi kalau terpilih saya akan kasih uang terima kasih ke Syahrial. Jadi saya dilantik 12 September 2019 lalu pada tanggal 6 September saya diminta untuk menyiapkan Rp 100 juta," jelas Yusmada.

Namun sekitar 10 hari setelah ia dilantik, Yusmada dipanggil KPK terkait proses seleksi sekda.

"Setelah 1,5 atau 2 tahun kemudian Pak Wali Kota menyampaikan ke saya kasus akan ditingkatkan ke penyidikan tapi tidak ada masalah karena ada orang yang membantu kita namanya Robin sebagai penyidik di KPK," kata Yusmada.

Atas pengakuan Yusmada itu, KPK berjanji akan mendalami kesaksian yang menyebutkan ada delapan orang yang menjadi pegangan Azis Syamsuddin di internal lembaga antirasuah yang diduga bertugas untuk mengamankan perkara.

Plt Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, menuturkan pendalaman awal akan dilakukan dengan mengonfirmasi informasi tersebut kepada sejumlah saksi.

"Kami memastikan setiap fakta sidang tentu akan dicek ulang dengan keterangan saksi lain ataupun terdakwa sehingga keterangan saksi tersebut masih akan terus didalami oleh Tim Jaksa KPK dengan memanggil saksi-saksi lain yang relevan dengan pembuktian fakta-fakta dimaksud," ujar Ali melalui keterangan tertulisnya.

Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri (Tangkap layar kanal YouTube Kompas TV)
Juru bicara berlatar belakang jaksa itu menyampaikan para saksi yang akan dihadirkan nantinya juga akan dikonfirmasi berbagai barang bukti yang ada dalam berkas perkara Stepanus Robin dan Maskur.

"Harapannya tentu pada akhir sidang dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sehingga dakwaan jaksa dapat terbukti dan perkara dapat dikembangkan lebih lanjut," ucap Ali.

Dalam perkara ini AKP Stepanus Robin Pattuju selaku mantan penyidik KPK dan seorang pengacara bernama Maskur Husain didakwa menerima hadiah atau janji berupa uang dengan jumlah keseluruhan Rp11.025.077.000 dan US$36 ribu.

Uang sebesar Rp11,5 miliar tersebut berasal dari Wali Kota nonaktif Tanjungbalai, M Syahrial sebesar Rp1,69 miliar.

Dalam surat dakwaan disebutkan Robin dan Maskur Husain menerima Rp 1,695 miliar dari M Syahrial untuk mengamankan penyelidikan kasus jual beli jabatan di lingkungan Pemkot Tanjungbalai agar tidak naik ke tahap penyidikan di KPK.

Robin awalnya dikenalkan ke Syahrial oleh Azis pada Oktober 2020.

Saat pertemuan, Syahrial meminta ke Robin agar penyelidikan perkara jual beli jabatan tidak naik ke penindakan.

Robin kemudian membahasnya dengan Maskur Husain yang berprofesi sebagai advokat lalu sepakat meminta imbalan sejumlah Rp 1,7 miliar.

Uang diberikan secara bertahap pada November 2020-April 2021 melalui transfer ke rekening Riefka Amalia, yaitu adik teman perempuan Robin (Rp 1,275 miliar), transfer ke rekening Maskur pada 22 Desember 2020 (Rp 200 juta), pemberian tunai sebesar Rp 10 juta pada Maret 2021, dan pemberian tunai senilai Rp210 juta pada 25 Desember 2020.

Robin juga menyampaikan informasi bahwa tim KPK tidak akan datang ke Kota Tanjungbalai karena tim sudah diamankan Robin pada November 2020.

Uang senilai Rp 1,695 miliar itu dibagi dua yaitu sebesar Rp 490 juta untuk Robin dan Rp 1,205 miliar untuk Maskur Husain.

Selain dari M. Syahrial, Robin juga menerima uang sejumlah Rp 3 miliar dan USD36.000 dari Azis Syamsuddin dan mantan Ketua PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Aliza Gunado.

Azis diduga memberi suap Rp3,1 miliar, dari komitmen awal Rp4 miliar, kepada Robin terkait penanganan perkara korupsi di Lampung Tengah.

Robin juga disebut menerima Rp507 juta dari mantan Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna dan senilai Rp5,1 miliar dari bekas Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.

Stepanus juga disebut menerima uang dari Direktur PT Tenjo Jaya, Usman Effendi sebesar Rp525 juta.

Atas perbuatannya, Robin dan Maskur Husain disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 65 ayat (1) KUHP. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Azis Syamsuddin Disebut Punya 8 Orang Dalam di KPK, Bisa Digerakkan Atur OTT dan Amankan Perkara

Baca juga: Azis Syamsuddin Ditangkap KPK, Nyatakan Mundur dari Jabatan Wakil Ketua DPR RI