Forkompinda Kota Pekalongan Sepakat Pembangunan Pengendali Banjir dan Rob, Anggaran Rp 1,24 Triliun

TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - Pemkot Pekalongan saat ini masih serius menangani permasalahan banjir yang terjadi setiap tahunnya.

Di Kota Pekalongan banjir terjadi akibat oleh curah hujan tinggi, juga akibat naiknya air laut ke daratan (rob).

Selain perubahan iklim yang menyebabkan muka air laut naik, terjadinya penurunan muka tanah (land subsidence) ditengarai menjadi penyebab rob terjadi kian parah.

Oleh karena itu, penanganan banjir dan rob di Kota Pekalongan terus dikoordinasikan oleh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, provinsi, DPRD, Forkopimda hingga warga Kota Pekalongan yang terdampak banjir dan rob.

Untuk menghasilkan program yang komprehensif, seluruh pihak harus bersama-sama mengawal dan menyeriusi upaya pembangunan penanganan banjir dan rob tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid saat sosialisasi kepada tokoh masyarakat terkait rencana pembangunan pengendali banjir dan rob sistem Kali Lodji-Banger.

Aaf panggilan akrabnya Wali Kota Pekalongan mengatakan, Kementerian PUPR melalui BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Pemali Juana akan membantu penanganan banjir rob di Kota Pekalongan, dengan menggelontor anggaran Rp 1,24 Triliun.

Proyek tersebut akan dikerjakan tahun ini hingga 2023.

"Penanganan banjir dan rob ini menjadi harapan besar bagi masyarakat Kota Pekalongan, khususnya warga yang tinggal di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara yang terdampak banjir dan rob selama hampir 12 tahun ini."

"Alhamdulillah anggaran dari Pemerintah Pusat sudah turun sebesar 1,24 Triliun untuk penanganan banjir dan rob di Kota Pekalongan, kontrak kerja sudah ditandatangani sehingga proses pekerjaan fisik sudah bisa dimulai," kata Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid saat rilis yang diterima Tribunjateng.com, Kamis (7/9/2021).

Menurutnya, kendala dalam pelaksanaan memang terkadang ada desas-desus warga yang setuju atau tidak itu lumrah terjadi, karena setiap pekerjaan dan setiap ada perubahan pasti ada pro dan kontra.

Namun pihaknya menegaskan, eksekutif dan legislatif akan berupaya meminimalkan dampak yang kurang menguntungkan di tengah masyarakat dengan pertimbangan bahwa, pembangunan penanganan banjir rob Lodji-Banger ini akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kota Batik, terutama mereka yang selama ini terdampak banjir dan rob.

"Alhamdulillah, Pemkot, DPRD, Forkopimda sudah sepakat untuk satu suara mendukung pembangunan penanganan banjir dan rob. Namun di lapangan memang masih ada kendala dimana, beberapa pihak yang tidak bertanggungjawab mempermasalahkan."

"Pihak-pihak yang tidak terdampak langsung, tetapi justru mereka yang membuat gaduh keributan, sementara untuk warga yang terdampak langsung justru senang adanya pembangunan sistem pengendali banjir dan rob," ujarnya.

Aaf mengungkapkan, awal pembangunan sistem pengendali banjir rob dibangun di wilayah Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara sudah terlaksana, sehingga membuat di wilayah itu sudah aman dari rob.