Megawati Resmi Dilantik sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN, Azyumardi Khawatir BRIN Jadi Alat Politik

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo melantik Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/10).

Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri resmi menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. Penetapan keanggotaan Dewan Pengarah BRIN tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional.

"Mengangkat keanggotaan Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional masing-masing, satu, Doktor Honoris Causa Megawati Soekarnoputri sebagai ketua," demikian isi keppres yang dibacakan Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti.

Selain Megawati, ada sembilan orang lain yang ditetapkan sebagai Dewan Pengarah BRIN 

Jabatan Dewan Pengarah pada BRIN muncul pada Perpres Nomor 33 Tahun 2021 yang diteken Jokowi pada 28 April 2021.

Pada Pasal 5 Perpres disebutkan bahwa BRIN terdiri atas dewan pengarah dan pelaksana. Dewan Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan kepada Kepala BRIN dalam merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Adapun susunan Dewan Pengarah BRIN terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota.

"Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara ex-officio berasal dari unsur Dewan Pengarah badan yang menyelenggarakan pembinaan ideologi Pancasila," demikian bunyi Pasal 7 Ayat (2) Perpres.

Diketahui, Megawati merupakan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Cendekiawan Azyumardi Azra mengkritik penunjukan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. Ia khawatir keputusan itu membuat BRIN menjadi alat politik.

Azyumardi mengatakan seharusnya Dewan Pengarah BRIN dipimpin peneliti kaliber internasional. Menurutnya, langkah itu wajib dilakukan jika BRIN benar-benar didirikan untuk penelitian.

"Tidak pada tempatnya Ketua Dewan Pengarah BRIN ketum parpol yang tidak punya kepakaran soal riset dan inovasi. Boleh jadi BRIN menjadi alat politik," kata Azyumardi dalam keterangan tertulis, Rabu (13/10).

Azyumardi berkata pemerintah semestinya belajar dari kasus Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Ia menyebut BPIP menjadi partisan dan kehilangan kepercayaan publik karena Dewan Pengarah dipimpin politikus.

Ia meragukan Presiden Joko Widodo akan bisa mengonsolidasi semua lembaga riset di bawah BRIN.

Azyumardi menyebut BRIN tidak akan menjadi warisan baik pemerintahan Jokowi.