Breaking News:

Berita Jakarta

Arahan Presiden Jokowi Terkait Pinjol: Nggak Akan Ada Pinjol Baru Lagi

Presiden Jokowi perintahkan OJK dan Kemenkominfo menyetop sementara penerbitan izin pinjol.

Editor: sujarwo
Instagram/@kemensetneg.ri
Presiden Joko Widodo 

TRIBUNJATENG.COM - Presiden Joko Widodo memerintahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika menyetop sementara (moratorium) penerbitan izin bagi perusahaan pinjaman online atau pinjol.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas bersama sejumlah lembaga, di antaranya Kementerian Perekonomian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membahas tata kelola pinjol.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, Jumat (15/10) mengatakan, OJK akan melakukan moratorium untuk penerbitan izin financial technology (teknologi finansial) atas pinjol legal yang baru. Lalu, Kominfo juga akan melakukan moratorium penerbitan izin bagi penyelenggara sistem elektronik untuk pinjol baru.

Hal ini dilakukan untuk meminimalisasi penyalahgunaan atau tindak pidana dalam pinjol.

Presiden meminta OJK menghentikan sementara atau moratorium penerbitan izin pinjol karena maraknya tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan pinjol, terutama yang ilegal atau tidak terdaftar di OJK.

"Banyak sekali penyalahgunaan atau tindak pidana di dalam ruang pinjaman online, maka bapak presiden memberikan arahan yang sangat tegas tadi (kemarin)," jelas Johnny.

Sejauh ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menutup 4.874 akun pinjol. Hal ini dilakukan sejak 2018 hingga 15 Oktober 2021.

"Periode 2021 saja yang ditutup 1.856 yang tersebar di website, Google Play Store, Youtube, Facebook, Instagram, dan file sharing," terang Johnny.

Pemerintah akan tegas dalam menindak pinjol ilegal. Hal ini untuk membersihkan ruang digital dari praktik pinjol ilegal. "Karena dampaknya (ke masyarakat) begitu serius," imbuh dia.

Johnny juga mengungkapkan total omzet atau perputaran dana dalam bisnis pinjol tercatat lebih dari Rp260 triliun.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved