Dorong Pemuda Berperan Aktif Bangun Bangsa, Wakil Ketua DPRD Semarang Ingatkan Etika Jadi Pegangan

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, Muhammad Afif mendorong para pemuda terus berperan aktif dan berkontribusi dalam upaya membangun bangsa.

Hal itu diungkapkan Muhammad Afif dalam peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021.

Menurutnya, orang tua dan pemerintah juga memiliki peran penting dalam kehidupan para pemuda. Orang tua dan pemerintah didorong untuk memperhatikan pergaulan para pemuda agar tidak terjerumus pada hal negatif.

Baca juga: DPRD Kota Semarang Dukung Penyegelan Holywings dan Marabunta

Baca juga: Semargres Diharapkan Bangkitkan Perekonomian, Kadin Kota Semarang Yakin Bisa Dongkrak Transaksi

"Penanaman nilai-nilai agama, etika, ditanamkan kaitannya wawasan kebangsaan," kata Afif, dalam keterangan tertulis.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan para pemuda dapat mengisi semangat sumpah pemuda dengan berbagai karya dan kontribusi dalam pembangunan di masa kini. Pemuda dapat mengikuti aksi-aksi sosial dan berperan di tengah masyarakat. Ini sebagai bukti bahwa pemuda ini punya peranan yang penting.

Dia juga mengajak  pemuda senantiasa membentengi diri agar tetap memiliki jiwa nasionalisme.

"Tidak terkotori pikirannya, hatinya supaya bisa tumbuh berkembang diharapkan oleh bangsa ini pemuda lebih maju karena pemudanya," jelas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Tak kalah penting, Afif mendorong para pemuda untuk memiliki jiwa juang semangat di dalam berjuang dan berkorban. Diharapkan, pemuda akrid dalam kegiatan positif. Dengan demikian, mereka akan mampu membedakan mana yang baik dan tidak baik.

Dia juga mengapresiasi Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang atas terbentuknya organisasi kepemudaan yang memberikan manfaat dan kebaikan untuk Kota Semarang.

Saat ini, ada 92 organisasi kepemudaan yang diharapkan turun membantu pemerintah berkontribusi membangun Kota Semarang lebih maju.

"Para pemuda bisa mengambil peran memiliki fungsi dan visi yang jelas, bisa menyerap, menampung aspirasi dan menyampaikan aspirasi ini kepada daerah,”jelas dia.

Selain itu, sambung dia, Pemerintah juga memiliki tugas dan wewenang menentukan kebijakan aturan yang jelas terkait masalah organisasi kepemudaan.

“Pemerintah harus terus pengembangan pengembangan diri organisasi kemudian memfasilitasi yang diinginkan ditambah lagi, pemerintah ini juga memantau yang dilakukan pemuda agar tidak terjerumus ke dalam hal hal yang tidak diinginkan,” pungkasnya. (eyf)