Bawaslu Jateng Ajak Mahasiswa Ikut Pengawasan Partisipatif untuk Pemilu Serentak 2024

TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Tengah mengajak mahasiswa untuk ikut serta dalam pengawasan partisipatif.

Terutama, pada hajatan pemilu serentak dan akbar pada 2024.

Komisioner Bawaslu Jateng, Anik Sholihatun mengatakan pengawasan partisipatif pemilu bisa melibatkan semua pihak termasuk mahasiswa.

Upaya peningkatan partisipasi ini dalam rangka pencegahan perusak demokrasi semisal money politics dan black campaign yang kerap terjadi.

Hal itu diungkapkan Anik saat menjadi narasumber workshop pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo Semarang.

"Ada beberapa ruang yang bisa dimasuki mahasiswa. Antara lain sebagai masyarakat pemilih yang bertanggung jawab. Kami ingin mengunggah masyarakat agar menjadi masyarakat penolak politik uang dan mau mengawal secara aktif proses pelaksanaan pemilu dengan menjadi warga binaan Bawaslu," kata Anik dalam keterangan tertulis, Selasa (2/11/2021).

Bawaslu Jawa Tengah juga mengharapkan partisipasi dari lapisan masyarakat lain, bahkan di lingkup terkecil, misalnya masyarakat desa.

Anik menargetkan menciptakan desa pengawas sebanyak 800 unit sebagai implementasi program pengawasan untuk pemilu akbar 2024 mendatang.

"Selain bekerja sama dengan mahasiswa, kami juga menargetkan desa binaan Bawaslu. Target kami hingga akhir tahun 2021 ini akan ada sekitar 800 desa binaan," imbuhnya.

Sementara, Dekan FISIP UIN Walisongo, Dr Misbah Zulfa Elizabeth menyampaikan, kerja sama dengan Bawaslu memiliki arti penting dalam rangka pengembangan masyarakat dan mahasiswa dalam rangka partisipasi yang lebih besar.

"Acara yang waktunya berdekatan dengan sumpah pemuda ini juga memiliki makna bahwa perjuangan pemuda, terutama mahasiswa sangat penting dalam mengawal demokrasi," ucapnya.

Pihaknya berharap Bawaslu memberikan ruang besar bagi mahasiswa dalam berpartisipasi pengawasan kepemiluan.

Dosen Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo, Nur Syamsudin mengatakan, partisipasi politik itu harus memberi banyak penyelesaian problem politik dan kehidupan bermasyarakat.

"Pemilu sebagai pengejawantahan demokrasi, itu butuh partisipasi politik. Sebuah negara demokrasi memang harus ada pemilu, tapi negara yang menyelenggarakan pemilu belum tentu bisa disebut negara demokrasi. Contohnya, pada era orde baru, ada 7 kali pemilu, tapi yang terpilih itu-itu saja karena ada represi saat pemilu," tuturnya.

Pemilu, kata dia, sebagai sebuah sarana pergantian kepemimpinan dan menjadi instrumen yang sangat penting. Sedangkan partisipasi pemilu menjadi legitimasi kepemimpinan negara.(mam)