Alasan Presiden Ajukan Jenderal Andika Perkasa Jadi Calon Panglima TNI, Mengapa Angkatan Darat?

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Muncul pertanyaan, kenapa Jenderal Andika Perkasa?

Dan kenapa pula dari Angkatan Darat?

Ternyata hal tersebut sudah diprediksi.

Berikut ulasannya.

Baca juga: Kepala Sekolah SD di Lampung Ditangkap Karena Menjadi Anggota Teroris JI, Terungkap Perannya

Baca juga: Namanya Dicatut Penipu, Ivan Gunawan Siap Temui Korban Tapi Tak Janji Ganti Rp 40 Juta 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengajukan KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. 

Surat presiden (surpres) pun telah dikirim oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno ke DPR, Rabu (3/11/2021). 

Dalam keterangan pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Pratikno mengungkapkan bahwa sebelumnya ada dua calon kuat Panglima TNI, yakni KSAD Jenderal Andika Perkasa dan KSAL Laksamana Yudo Margono. 

"Syarat panglima TNI itu kan harus kepala staf, kepala stafnya kan sekarang ini kan TNI AU sudah panglima. Jadi pilihannya AD dan AL, pak presiden sudah memilih angkatan darat," kata Pratikno. 

Lantas, saat ditanya seharusnya matra laut yang menjadi calon Panglima TNI, Pratikno menjawab Angkatan Laut bisa diusulkan pada periode selanjutnya. 

Sebab, hal itu sudah menjadi keputusan Presiden Jokowi. 

"Ya kan bisa nanti pada periode berikutnya," ucapnya. 

Lebih lanjut, pemerintah berharap DPR memberikan keputusan secepatnya mengingat Hadi Tjahjanto segera memasuki masa pensiun November ini. 

"Kami sangat mengharapkan untuk bisa memperoleh persetujuan secepatnya sehingga pemerintah bisa segera menerbitkan keputusan presiden. Dan juga bapak presiden bisa segera melantik Panglima TNI yang baru sebelum Panglima TNI yang sekarang ini berakhir masa jabatannya," tandasnya.

Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan telah menerima Surat Presiden (surpres) calon Panglima TNI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/11/2021). 

Dalam suratnya, Presiden mengusulkan hanya satu nama calon Panglima TNI kepada DPR RI untuk mendapatkan persetujuan.

"Pada hari ini melalui Pak Mensesneg, Presiden sampaikan surpres mengenai usulan calon Panglima TNI kepada DPR RI atas nama Jenderal TNI Andika Perkasa," kata Puan, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Kompas TV, Rabu (3/11/2021).

"Dengan demikian, DPR akan menindaklanjuti Surat Presiden mengenai usulan calon Panglima TNI yang baru setelah melalui rapat pimpinan," imbuhnya.

Selanjutya, DPR melalui Komisi I akan segera memproses surat tersebut untuk mempersiapkan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dalam rapat paripurna. 

"Dalam hal ini, Komisi I DPR untuk melakukan pembahasan termasuk fit and proper test terhadap calon Panglima TNI."

"Kemudian, DPR akan menggelar rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan," ujarnya.

DPR RI dalam memberikan persetujuan Panglima TNI usulan Presiden akan memperhatikan berbagai aspek dan dimensi yang dapat memberikan keyakinan.

Diketahui, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki masa pensiun dari dunia kemiliteran pada November 2021.

Sehubungan hal tersebut, sesuai mekanisme yang diatur dalam UU, maka pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI akan melalui proses serta bertahap, termasuk proses persetujuan DPR RI.

Nantinya, Panglima TNI akan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan DPR RI.

Sudah Diprediksi

Ketua inisiatif untuk Demokrasi dan Keamanan (IDeKa) Al Araf menilai pengusulan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi Panglima TNI sudah bisa diprediksi secara politik.

Pertama, kata dia, secara politik Presiden Joko Widodo cenderung mengangkat posisi puncak strategis di TNI maupun Polri yang memiliki kedekatan dengannya.

Menurutnya hal tersebut tercermin dari pengangkatan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri yang merupakan mantan ajudan Presiden dan saat ini pengangkatan Andika yang merupakan mantan Danpaspampres. 

Kedua, kata dia, pernyataan anggota Komisi I DPR yang mendukung secara terbuka Andika juga menjadi penanda adanya dukungan politik parlemen dalam hal ini partai politik. 

"Secara politik pengusulan Pak Andika jadi Panglima sudah bisa diprediksi," kata Al Araf ketika dihubungi Tribunnews.com pada Rabu (3/11/2021).

Dalam konteks ini, Al Araf mengatakan pergantian panglima TNI menghindari pola rotasi pergantian panglima TNI sebagaimana disarankan dalam Undang-Undang TNI.

Tentunya, kata dia, kondisi tersebut akan memunculkan sedikit kekecewaan dari Angkatan Laut yang sudah menunggu lama untuk menjadi Panglima TNI. 

Namun demikian, kata dia pada akhirnya prajurit TNI akan patuh pada pilihan yang sudah ditetapkan oleh otoritas politik karena dalam negara demokrasi militer harus tunduk pada keputusan yang ditetapkan otoritas politik.

Hal yang terpenting kedepannya, kata dia, adalah langkah Panglima TNI baru.

 "Apa langkah Panglima TNI baru dalam mendorong proses transformasi dan reformasi TNI yang masih menyisakan banyak masalah semisal proses modernisasi alutsista yang masih terbata, kesejahteraan prajurit yang belum sepenuhnya terjamin, reformasi peradilan militer dan lain sebagainya," kata Al Araf. (Tribunnews.com)