15 Pejabat Pemkab Purbalingga Dimutasi, Ini Daftar Nama Pejabat Baru

TRIBUNJATENG.COM, PURBALINGGA - Sebanyak 15 pejabat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Pemkab Purbalingga dirotasi sekaligus dilantik dan diambil sumpahnya oleh bupati, Jumat (5/11/2021) di Pendopo Dipokusumo. 

Rotasi ini dilakukan dalam rangka kebutuhan organisasi sekaligus penyegaran meningkatkan kinerja kelembagaan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

"Proses pelantikan JPT Pratama ini telah didahulukan dengan beberapa mekanisme uji kompetensi, wawancara oleh Tim Pansel dan telah mendapatkan persetujuan dan rekomendasi dari KASN, serta persetujuan dari Gubernur," ujar Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi kepada Tribunbanyumas.com, sebagaimana dalam rilis. 

Sebanyak 15 pejabat yang dirotasi, di antaranya: Kusmartadhi sebelumnya Staf Ahli Bupati Bidang Ketatalaksanaan dan Keuangan bertukar posisi dengan Sridadi menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.

Kemudian Yani Sutrisno U sebelumnya Kepala Dinhub menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Budi Susetyono sebelumnya Kepala Dinkop UKM menjadi Asisten Administrasi Umum Sekda; Yanuar Abidin sebelumnya Asisten Administrasi Umum Sekda menjadi Inspektur Inspektorat Daerah; Edy Suryono sebelumnya Dinaker menjadi Sekretaris DPRD.

Kemudian Suroto sebelumnya Kepala Satpol PP menjadi Kepala Bappelitbangda; Siswanto sebelumnya Kepala Bappelitbangda menjadi Kepala Bakeuda. 

Tri Gunawan Setiyadi sebelumnya Sekretaris DPRD menjadi Kepala Dindikbud; Zainal Abidin sebelumnya Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan menjadi Kepala DKPP; Bambang Wijonarko sebelumnya Kepala Dinporapar menjadi Kepala Dinaker; Raditya Widayaka AP sebelumnya Kepala Dinsosdalduk-KBPPPA menjadi Kepala Dinhub. 

Selanjutnya Mohammad Najib sebelumnya Kepala Dinpermasdes menjadi Kepala Dinarpus; Jiah Palupi Twihantarti sebelumnya Kepala Dinarpus menjadi Kepala Dinkominfo; Hanung Wikantono sebelumnya Kepala Dinkes menjadi Direktur RSUD dr R Goeteng Taroenadibrata.

Bupati berpesan, khususnya kepada kepala OPD pengelola pendapatan agar target-target yang sudah diproyeksikan dalam APBD dapat terealisasi. Mereka juga dituntut untuk bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Saya menginginkan para kepala OPD yang menduduki OPD baru, untuk mempelajari business process di OPD masing-masing, ini menjadi keharusan. 

Karena harus paham apa yang jadi kendala dan apa yang harus dilakukan," katanya. 

Dijelaskan kemungkinan kemampuan APBD 2022 sangat terbatas, apalagi dana transfer pusat ke daerah menurun. 

Pengadaan PPPK dan CPNS 2021 yang biasanya dibiayai pemerintah pusat melalui penambahan dana transfer, namun kali ini tidak ditambah, justru sebaliknya.

"Kemampuan fiscal kita menjadi sangat terbatas, oleh karena nya para kepala OPD dalam menyusun program kegiatan 2022.