SELALU WASPADA! Indonesia Terancam KLB Covid-19

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Pemerintah terus berupaya mengejar target cakupan vaksinasi Covid-19. Untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok minimal 70 persen masyarakat Indonesia yang masuk sasaran vaksinasi telah menerima dosis lengkap pada akhir tahun ini.

Berdasarkan data Kemenkes hingga Kamis (11/11), capaian vaksinasi Covid-19 lengkap Indonesia baru sekitar 40 persen. Adapun daerah-daerah yang telah melaksanakan vaksinasi lebih dari 50 persen adalah DKI Jakarta, Bali, Yogyakarta serta Kepulauan Riau.

Sementara daerah lain berkisar 30-40 persen, atau masih di bawah 20 persen. Bagaimana risiko jika target vaksinasi tidak tercapai?

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes RI, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan, risiko pertama adalah tidak terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity. "Pada daerah-daerah yang cakupannya vaksinasi tidak tercapai sama sebenarnya seperti cakupan imunisasi yang terjadi pada rutin, di mana potensi kejadian luar biasa (KLB) itu pasti akan mudah akan terjadi ini," ujar Nadia dalam dialog virtual KCPEN, Jumat (12/11).

Sementara, daerah-daerah dengan cakupan vaksinasinya yang sudah mencapai 100 persen atau minimal lebih dari 70 persen, maka penanganan pandemi akan lebih baik. "Bagaimana proses terjadinya situasi pandemi menjadi endemi itu sudah terjadi, bahkan kasusnya juga akan sangat kecil dan akan sangat turun penularannya pada daerah-daerah itu," ujar Nadia.

Nadia mengingatkan, kemudian risiko kedua penularan terus ada di semua daerah sekalipun vaksinasi telah mencapai 100 persen. Jika ada daerah yang cakupan vaksinasinya tidak sesuai target.

"Sesuai slogan no one safe until everyone safe, tidak akan ada yang aman kalau semua orang juga tidak aman. Jadi artinya kita tidak akan keluar dari pandemi ini, kalau kemudian masih ada target target sasaran yang tadi belum mencapai vaksinasi," ujarnya.

Salah satu yang belum tercapai agenda vaksinasi adalah kelompok lansia, kondisinya belum sesuai harapan, padahal kelompok ini berisiko tinggi mengalami gejala yang lebih berat saat terpapar Covid-19. Kelompok lansia selalu menjadi prioritas. Vaksinasi lansia diketahui dimulai sejak Maret 2021. Namun hingga saat ini, baru 43 persen sasaran vaksinasi lansia mendapatkan dosis pertama.

Karena itu pemerintah menetapkan kebijakan vaksinasi lansia jadi salah satu indikator penurunan level PPKM kabupaten/kota guna mendorong percepatannya. “Targetnya, minimal dosis pertama dikejar sampai akhir Desember 2021. Karena kita tahu, kesakitan dan kematian pada usia di atas 59 tahun meningkat 6-7 kali lebih tinggi daripada non lansia,” tutur Nadia.

Ia menambahkan, berkaca pada pengalaman Singapura, di mana sebagian besar kasus meninggal adalah lansia yang belum tervaksinasi sehingga kerentanannya tinggi. Nadia menegaskan, kelompok lansia tidak perlu khawatir karena vaksin Covid-19 sudah melalui uji klinis, sangat aman dan efek sampingnya kecil. “Justru vaksin COVID-19 ini ditujukan bagi lansia dan orang yang punya komorbid, karena itulah kelompok yang terbanyak terdampak dengan sakit parah bahkan kematian,” paparnya. Mengenai vaksin booster, Nadia menyebutkan hal tersebut sudah menjadi bagian dari perencanaan perlindungan masyarakat dan sudah dilaksanakan pada tenaga kesehatan.

Diketahui, seiring waktu, imunitas akan berkurang dan munculnya turunan varian Delta selalu mengancam. "Sehingga perlu adanya vaksin tambahan untuk memperkuat imunitas, antibodi yang sudah terbentuk dari vaksin satu dan dua,” ujarnya.

Kesempatan yang sama, Walikota Pekanbaru, Firdaus memaparkan beberapa tantangan vaksinasi lansia yang dihadapi di daerahnya, menyebabkan target vaksinasi lansia belum tercapai dan diharapkan dapat dikejar sebelum 22 November 2021 untuk evaluasi PPKM berlevel.

Menghadapi kendala terkait akses lansia ke pusat vaksinasi dan memperbaiki pemahaman masyarakat, menurut Firdaus, pihaknya telah melakukan berbagai ikhtiar. Di antaranya, bus vaksin keliling untuk mendekatkan masyarakat ke pusat vaksinasi, vaksin dari rumah ke rumah, juga mengadakan pusat vaksinasi di bank-bank tempat para lansia mengambil gaji sebagai pensiunan.

Upaya vaksinasi dari rumah ke rumah, disebutkannya, selain mempermudah akses bagi para lansia, sekaligus dalam rangka menyampaikan informasi yang benar terkait vaksinasi kepada mereka. Kendati demikian, Firdaus tidak memungkiri tetap ada warga yang tetap menolak divaksinasi meski sudah didatangi.

“Masyarakat harus benar-benar diberikan pemahaman terkait dampak vaksinasi tersebut. Pemerintah kota selain berikan edukasi juga mengikat dengan regulasi, sehingga diharapkan semua orang akhirnya akan meminta vaksinasi,” papar Firdaus. Regulasi dimaksud adalah edaran walikota, bagi warga yang ingin berurusan dengan instansi pemerintah atau swasta harus memperlihatkan kartu vaksinasi, termasuk untuk lansia.