Dok! Ranperda APBD Blora Tahun 2022 Akhirnya Diteken Bupati Dan DPRD 

TRIBUNJATENG.COM, BLORA - Rapat paripurna Pemerintah Kabupaten Blora dan DPRD Kabupaten Blora, akhirnya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 di Ruang Paripurna DPRD Blora, Senin (29/11/2021). 

Diawali dengan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022.

Setelah itu, dilanjutkan dengan agenda jawaban Bupati Blora atas pandangan umum fraksi- fraksi dan dilanjutkan persetujuan bersama terhadap Raperda APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022.

Adapun pandangan dari gabungan fraksi disampaikan oleh juru bicara Eko Adi Nugroho, Fraksi PPP oleh juru bicara Achlif Nugroho Widi U., kemudian Fraksi Demokrat-Hanura oleh juru bicara Iwan Krismiyanto, lalu Fraksi PKS-Gerindra disampaikan oleh juru bicara Santoso Edi Susetyo.

Bupati Blora, Arief Rohman menyampaikan tanggapan dan jawabannya atas pandangan umum dari fraksi-fraksi. 

Bupati menanggapi beberapa masukan diantaranya berkaitan dengan anggaran, kesejahteraan sosial, pengembangan BUMD, pembangunan infrastruktur, pengembangan SDM, dan seleksi perangkat desa.

Bupati mengatakan terkait pembangunan infrastruktur jalan, diantaranya dengan Pinjaman daerah yang akan digunakan untuk percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Blora sesuai dengan kajian prioritas pembangunan jalan. 

“Pembangunan infrastruktur tersebut akan diawasi bersama-sama antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat luas sehingga kualitas pembangunan bisa maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat” ucap Bupati. 

Dengan adanya infrastruktur jalan yang baik, maka akan ada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui lancarnya transportasi dan distribusi barang.

Pihaknya berharap, selain juga mendorong berbagai sektor lain untuk berkembang yang nantinya juga akan meningkatkan pemasukan bagi daerah.

"Pembangunan sarana prasarana akan diprioritaskan sesuai dengan azas manfaat dan dampak ekonomi pada masyarakat sehingga hasil pembangunan merupakan kebutuhan masyarakat dan bukan keinginan dari pihak tertentu” terangnya. 

Bupati menjelaskan terkait rencana pembangunan beberapa ruas jalan yang menjadi masukan dari fraksi.

Seperti perihal pembangunan infrastruktur khususnya jalan di wilayah Kabupaten Blora untuk ruas Ketringan-Singonegoro, Kecamatan Jiken pada tahun 2022 sudah dianggarkan untuk peningkatan jalan dari Pinjaman Daerah. 

"Untuk ruas Nglengkir-Tempurejo memang belum dianggarkan tahun 2022, tetapi untuk ruas jalan Soko-Karang sudah dianggarkan. Untuk jalan dari Sambong-Dongtalang masuk ruas jalan Wulung-Klatak, dimana tahun 2022 sudah dianggarkan dari Pinjaman Daerah” paparnya. 

Selain itu, dalam pelaksanaan rekruitmen perangkat desa, Arief mengatakan perangkat daerah terkait telah bekerjasama dengan pihak ketiga yaitu perguruan tinggi negeri yang berkompeten.  

Untuk pembuatan soal diserahkan kepada pihak ketiga yang juga sudah berpengalaman. Pelaksanaan tes perangkat desa dengan menggunakan sistem CAT bertujuan untuk menunjukkan transparansi. 

“Kerjasama dengan pihak ketiga yaitu Perguruan Tinggi Negeri yang mempunyai fakultas ilmu pemerintahan, fakultas ilmu sosial atau fakultas hukum. Pelaksanaan tes menggunakan sistem CAT dengan hasil yang langsung dapat dilihat secara realtime tanpa jeda istirahat sehingga lebih transparan” jelasnya. 

Dirinya juga menyampaikan, pembangunan SDM menjadi perhatian dan prioritas bersama antara eksekutif dan legislatif. 

"Peningkatan kualitas, fasilitas dan kesejahteraan SDM bidang pendidikan menjadi salah satu prioritas anggaran pada APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022" kata Arief. 

Tidak hanya itu, Bupati juga menanggapi mengenai Pengembangan sektor pariwisata di Blora, terkait pemenuhan hak masyarakat Kabupaten Blora untuk mendapatkan asuransi kesehatan melalui KIS PBI, terkait DBHCT, penyertaan modal untuk BUMD, hingga upaya-upaya untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dan lainnya.

"Kami mengapresiasi dukungan dari DPRD Kabupaten Blora sehingga setelah melalui tahapan-tahapan pembahasan bersama, Raperda APBD ini dapat dilakukan persetujuan bersama," pungkasnya. 

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Blora, HM. Dasum berharap agar program pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Blora Tahun  2022 dapat sinkron dengan Pemerintah Pusat dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 

“Proses penyusunan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 perlu dilakukan dengan cepat,  sehingga semua program yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran masyarakat Blora. Mendasari hal tersebut, Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 yang di sampaikan pada tanggal 26 November 2021, DPRD telah melakukan pembahasan sebagaimana mestinya” terangnya. 

Adapun Raperda tentang APBD Kabupaten Blora tahun anggaran 2022 tersebut setelah disetujui bersama, akan segera disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi. (kim)