Breaking News:

Berita Semarang

Jalan Rusak di Semarang Jadi Aduan Terbesar Selama November 2021, Disusul Persoalan Parkir dan BRT

Jalan rusak menjadi topik aduan terbesar dalam Lapor Hendi selama periode November 2021, yakni ada 391 laporan.

Penulis: Eka Yulianti Fajlin | Editor: moh anhar
TRIBUN JATENG/EKA YULIANTI FAJLIN
Kondisi Jalan Pandanaran tidak rata, Rabu (8/12/2021). Beberapa ruas jalan protokol di Semarang mengalami kondisi jalan tidak rata. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Jalan rusak menjadi topik aduan terbesar dalam Lapor Hendi selama periode November 2021.

Data Pusat Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (P3M) Pemerintah Kota Semarang, ada 391 laporan yang masuk selama periode November.

Sebanyak 360 merupakan pengaduan, 10 berupa informasi, dan 21 adalah aspirasi. 

Dari data itu, laporan terbesar berkaitan dengan jalan rusak yakni berada di rentang 100 - 125 laporan. Kemudian, disusul laporan mengenai lampu penerangan jalan umum (PJU) berada pada rentang 50 - 75.

Adapun keluhan mengenai parkir dan BRT menduduki posisi ketiga dengan jumlah 50 laporan.

Keluhan terkait PDAM dan PKL berada di urutan keempat dan kelima dengan jumlah antara 25 - 50 laporan. 

Baca juga: Said Aqil Siradj Nyatakan Maju Lagi dalam Bursa Ketum PBNU, Klaim Didukung Kiai Sepuh dan 28 PWNU

Baca juga: Selamat, Desa Bulupayung Kecamatan Kesugihan Terbaik I Tingkat Provinsi Jateng dalam Tertib Arsip

Pemerintah Kota Semarang bergerak cepat melakukan penanganan. Sebanyak 8,5 persen telah selesai ditangani dan 7,9 persen selesai ditangani bersyarat. Kemudian, 14,8 persen sedang dalam proses tindak lanjut. Adapun 26,6 persen laporan diterima dan 42,2 persen merupakan laporan baru. 


Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statiatik (Diskominfo) Kota Semarang, Bambang Pramusinto menyampaikan, pada November ini keluhan terbanyak memang terkait jalan rusak. Data tersebut merupakan laporan dari masyarakat yang telah diolah oleh admin. 


"Laporan itu kami collect dan kami rekap, yang terbanyak jalan rusak pada bulan ini," ucap Bambang, Rabu (8/12/2021). 


Menurut Bambang, laporan keluhan jalan rusak cukup merata baik jalan protokol maupun jalan kampung. Begitu ada laporan masuk, pihaknya pun langsung meneruskan kepada organisasi pemerintah daerah (OPD) atau dinas terkait. Ada SOP dalam penanganan laporan masyarakat yakni 151030. Artinya, dalam satu hari, laporan harus sampai ke OPD terkait. OPD terkait harus melakukan penanganan dalam kurun waktu lima hari. Penanganan dapat dilakukan selama sepuluh hari apabila perlu koordinasi dengan OPD lain.  


"Misalnya, jalan kampung rusak, ada jembatan roboh.  DPU dan Disperkim harus kooridnasi dan penanganan selama 10 hari. Adapun penanganan 30 itu jika harus kooridnasi dengan insntansi lain misalnya Pemerintah Provinsi atau BBWS," terangnya. 

Baca juga: Bupati Kudus Dan Ketua DPRD Kudus Tandatangani Persetujuan Enam Ranperda Prakarsa

Baca juga: Semua Pusat Perbelanjaan dan Wisata Kudus Harus Punya Barcode Peduli Lindungi


Bambang mempersilakan masyarakat untuk melaporkan keluhan atau aduan terkait dengan pelayanan masyarakat.

Aduan dapat disampaikam melalui SMS ke nomor 1708 atau WA ke 081215000512.

Masyarakat juga bisa mengunduh aplikasi mobile Lapor Hendi untuk menyampaikan laporan maupun aspirasi. (*) 

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved