Beberapa Pemda sudah ketok palu APBD, Alokasi Terbesar 2022 Pemulihan Ekonomi

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Beberapa hari lagi akan berganti tahun. Sejumlah Pemda sudah ketok palu APBD tahun 2022, dan sebagian lagi masih proses evaluasi Gubernur Jawa Tengah.

Masyarkat penasaran apa saja prioritas penganggaran di tahun 2022. Apakah masih refocussing untuk penanganan pandemi Covid-19, atau sudah berubah fokusnya.

Tribunjateng.com merangkum sejumlah APBD di Jawa Tengah, untuk mengintip seberapa besar alokasi anggaran prioritas dan berbagai program unggulan di tahun 2022. Secara umum, program pemulihan ekonomi mendapat perhatian besar.

APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 sebesar Rp 24,5 triliun. Angka tersebut turun sebanyak Rp 2 triliun karena mulai tahun depan dana BOS langsung disalurkan ke Kabupaten/Kota masing-masing.

Sekda Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengatakan anggaran APBD 2022 masih akan memprioritaskan pemulihan ekonomi.

Termasuk tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana.

"Tahun depan prioritas kami masih untuk pemulihan ekonomi.

Selain itu, ada pula untuk penguatan percepatan pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Sebab, selama pandemi angka pengangguran di Jawa Tengah cukup tinggi," terangnya.

Sinkronkan kebutuhan industri

Untuk menurunkan angka pengangguran, Pemprov Jawa Tengah melalui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), akan mensinkronkan kurikulum dengan kebutuhan dunia industri. Sehingga lulusan dari SMK bisa sesuai dengan kebutuhan industri.

"Jika para siswa lulusan SMK itu bisa langsung diterima industri atau dunia usaha lain, maka akan mengurangi angka pengangguran. Itu yang kita harapkan," ucapnya.

Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan sumber daya manusia juga tak luput dari prioritas pemanfaatan APBD 2022.

Hal itu bertujuan untuk membentuk masyarakat yang lebih produktif guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

"Kami mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun untuk menunjang pertumbuhan dan ketahanan ekonomi.

Itu diambil dari berbagai sektor. Sedangkan untuk pengentasan kemiskinan yang kami butuhkan sebesar Rp 2,8 triliun," tambahnya.