Masih Sering Kena Banjir, Warga Lamper Tengah Semarang Usul Dibuatkan Embung Resapan

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Warga Lamper Tengah, Semarang Selatan meminta Pemerintah Kota Semarang bisa melakukan penanganan banjir di wilayahnya.

Jika hujan deras di wilayah Pucanggading dan sekitarnya, wilayah Lamper Tengah turut terkena dampak banjir akibat aliran air yang sangat deras. 

Seorang warga RW 1 Lamper Temgah, Taviv Hendra mengatakan, air hujan kiriman dari Pucanggading seringkali meluap masuk ke perkampungan di wilayahnya.

Saluran yang ada di Lamper Tengah tak sebanding dengan datangnya kiriman air saat hujan deras. Sehingga, kampungmya seringkali dilanda banjir. 

"Walaupun surutnya cepet, saya lihat solusinya itu seharusnya air kiriman dari Pucanggading bisa langsung dilarikan ke Sungai Banjir Kanal Timur (BKT) sehingga tidak sampai ke kampung," ucapnya, Senin (13/12/2021). 

Menurutnya, keluhan ini sudah dirasakan warga selama puluhan tahun. Ada sekitar 2 - 3 RW yang terdampak. Warga sudah mencoba membobok saluran agar air kiriman dari Pucanggading bisa langsung lari ke BKT.

Namun, itu dinilai tidak begitu membantu. Maka, warga mengusulkan pembuatan embung resapan agar dapat menampung air. 

"Di Lamper Tengah ada lapangan sepak bola yang sekarang sudah dipecah-pecah jadi lapangan tenis, futsal, dan voli.

Disana masih ada lahan kosong. Kami usul membuat embung resapa   karena pusaran air berada disitu. Di depan Puskesmas juga sering terjadi banjir," paparnya. 

Selain berfungai sebagai penampung air, lanjut Taviv, embung juga bisa dimanfaatkan warga untuk kegiatan lainnya misalnya kolam pemancingan atau wahana rekreasi kecil lainnya. 

"Saya kira tanahnya masih bisa dibuat embung kecil. Sekarang tanahnya ditumbuhi rumput belukar," katanya. 

Sementara itu, Kasi Pengendalian dan Pemanfaatan Konservasi SDA DPU Kota Semarang, Dani Dwi Tjahjono mengatakan, DPU bisa menindaklanjuti usulan warga untuk pembuatan embung. Hanya saja perlu survei lapangan terlebih dahulu untuk memastikan apakah lahan bisa dibangun embung. 

"Tanahnya itu harus tanah milik negara. Kalau memang ada usulan warga bisa diproses. Dicek dan disurvei tanahnya. Kalau tanah negara tidak bermasalah, nanti bisa dilanjutkan," terangnya. (eyf)