Berita Semarang

Ratusan Lapak PKL di Mijen Semarang Bakal Ditertibkan

Sebagian tanah yang ditempati PKL merupakan aset pemerintah. Sedangkan, sebagian lagi merupakan lahan milik Perhutani

Penulis: Eka Yulianti Fajlin | Editor: muslimah
TribunJateng.com/Eka Yulianti Fajlin
Deretan lapak pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Hadi Soebeno, Kelurahan Tambangan, Kecamatan Mijen. 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Satpol PP Kota Semarang bersama Perhutani bakal menertibkan ratusan lapak pedagang kaki lima (PKL) yang berdiri di sepanjang Jalan Hadi Soebeno, Kelurahan Tambangan, Kecamatan Mijen.

Sebagian tanah yang ditempati PKL merupakan aset pemerintah. Sedangkan, sebagian lagi merupakan lahan milik Perhutani. 

Kepala Satpol PP Kota Semarang, Fajar Purwoto, melalui Kepala Bidang Ketertiban Umum, Yoga Utoyo mengatakan, penertiban belum diketahui kapan akan dilakukan.

Hal itu akan dilakukan setelah adanya kesepakatan antara pedagang, Satpol PP, Dinas Perdagangan, dan Perhutani. 

Penertiban lapak PKL di wilayah tersebut dalam rangka mendukung proyek pelebaran jalan di Jalan Hadi Soebeno oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang pada 2022 mendatang. 
 
"Sekarang ini kan Jalan Raya Hadi Soebeno sudah padat. Baik saat pagi hari maupun sore hari selalu macet.

Kemudian, DPU ada rencana pelebaran jalan pada 2022.

Tanah bagian depan merupakan aset pemkot, sementara yang belakang menempati aset hutan.

Maka, kami tertibkan agar bisa untuk pelebaran jalan," kata Yoga usai mediasi penertiban PKL di Kantor Kecamatan Mijen, Senin (13/12/2021). 

Para pedagang tidak akan dibiarkan setelah penertiban. Yoga mengatakan, pedagang rencananya bakal direlokasi.

Mereka akan masuk ke lahan milik Perhutani yang bakal dijadikan rintisan wisata. 

"Nanti Perhutani akan mengajukan izin dulu ke kementerian. Jika jadi, akan ada perjanjian antara pedagang dan Perhutani," terangnya.
 
Sementara itu, Wakil Administratur Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kendal, Gatot Farid Prabowo menuturkan, berdasar data yang ada, terdapat sekitar 230 pedagang yang mendirikan tempat usaha tanpa ijin di atas tanah Perhutani mulai dari depan Pasar Ace hingga depan Kantor Kecamatan Mijen.

Keberadaan mereka sudah sejak delapan tahun lalu. 

Dia menjelaskan, secara aturan hutan tidak boleh digunakan untuk mendirikan warung atau lapak seperti yang ada saat ini.

Namun, jika dibubarkan akan menimbulkan konflik sosial. 
 
"Sehingga, saat ini kami dari Perhutani usaha cari payung hukum supaya mereka jadi resmi," katanya.
 
Pihaknya saat ini tengah mengajukan izin kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan  Kehutanan (KLHK) untuk pembangunan rintisan wisata.

Tujuannya agar para pedagang bisa ditarik masuk berdagang di area rintisan wisata.

Jika izin dari KLHK keluar, pihaknya akan menggandeng Pemerintah Kota Semarang untuk penertiban dan penataan pedagang. 
 
"Salah satu pertimbangan penataan adalah unsur estetika. Karena bangunannya kan tidak tertata rapi, kami gandeng Pemkot agar penataannya semakin indah," ujarnya. (eyf) 

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved