Terima DIPA 2022, Bupati Pati Fokus Pada Enam Kebijakan Ini

TRIBUNJATENG.COM, PATI - Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan tahun anggaran 2022 dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Pati, Senin (13/12/2022).

Penyerahan DIPA dilakukan oleh Kepala KPPN Pati Marno kepada Bupati Pati Haryanto, disaksikan oleh Forkopimda, Sekda, beserta perwakilan para camat dan kepala desa. 

Kepala KPPN Pati Marno mengatakan, kinerja penyaluran DAK fisik pada Kabupaten Pati merupakan realisasi tertinggi dibandingkan seluruh kabupaten lain di lingkup Provinsi Jawa tengah.

Lebih lanjut Marno mengungkapkan upaya percepatan belanja satker K/L di masa pandemi adalah melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin, membangun komunikasi melalui kegiatan FGD, sosialisasi one on one meeting, dan membangun berbagai layanan untuk mempermudah dan meningkatkan pelayanan pada KPPN Pati.

Sementara, dalam upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran 2022, Kepala KPPN Pati menyebut beberapa langkah yang harus dilakukan diantaranya dengan melakukan percepatan penyerapan anggaran pada awal tahun anggaran serta melakukan proses pengadaan barang jasa pada bulan Desember 2021.

Selanjutnya, menjaga konsistensi antara realisasi pelaksanaan pekerjaan dengan rencana kegiatan rencana kebutuhan dan rencana penarikan dana yang telah ditetapkan. 

"Terakhir yaitu dengan meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran dengan melakukan evaluasi capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran dan nilai evaluasi kinerja anggaran (EKA) SMART secara rutin dan berkala," jelas Marno sesuai rilis Prokompim Setda Kabupaten Pati yang diterima Tribunjateng.com, Selasa (14/12/2021).

Bupati Pati Haryanto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada kepala KPPN Pati beserta jajaran atas fasilitasinya sehingga terlaksana kegiatan penyerahan DIPA TA 2022.

Sementara itu, Bupati Pati Haryanto mengatakan APBN tahun 2022 fokus pada enam kebijakan utama.

Pertama, melanjutkan pengendalian covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan.

Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.

Ketiga, peningkatan SDM yang unggul berintegritas dan berdaya saing.

Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi.

Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesehatan antar daerah.

Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien.