Kim Jong Un Eksekusi 7 Orang di Depan Umum karena Nonton Video K-Pop, Keluarga Dipaksa Menyaksikan

TRIBUNJATENG.COM - Hukuman yang brutal kepada warga yang dinilai melanggar masih diberlakukan di Korea Utara.

Setidaknya tujuh orang telah dieksekusi di depan umum di Korea Utara karena menonton atau mendistribusikan media Korea Selatan, termasuk video K-Pop, menurut laporan baru dari Transitional Justice Working Group, sebuah kelompok hak asasi manusia (HAM) yang berbasis di Seoul.

Laporan itu mengatakan setidaknya ada 23 eksekusi publik di bawah pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, yang berkuasa satu dekade lalu setelah kematian ayahnya, Kim Jong Il.

Kelompok hak asasi manusia menyusun laporan tersebut, yang menawarkan rincian mengerikan, melalui wawancara dengan ratusan pembelot Korea Utara.

"Orang yang diwawancarai sering menyatakan bahwa aturan tentang eksekusi publik menuntut tiga penembak menembakkan total sembilan peluru ke tubuh orang yang dihukum," kata laporan itu melansir Business Insider.

"Keluarga dari mereka yang dieksekusi seringkali dipaksa untuk menyaksikan eksekusi."

Seorang yang diwawancarai mengatakan bahwa dia menyaksikan eksekusi yang berfungsi sebagai "pesan peringatan dari negara.”

"Bahkan ketika ada luka-luka dari orang yang dihukum, orang-orang dibuat untuk berdiri dalam antrean dan melihat orang yang dieksekusi secara langsung sebagai pesan peringatan."

Kim, yang mengobarkan perang budaya dan melancarkan tindakan keras terhadap pengaruh asing, dan menyebut K-Pop sebagai "kanker ganas."

Desember lalu, pemerintah Korea Utara mengesahkan undang-undang yang menjadikannya pelanggaran berat untuk mendistribusikan media Korea Selatan, termasuk musik dan film.

Bulan lalu, Radio Free Asia melaporkan bahwa Korea Utara akan mengeksekusi seorang pria oleh regu tembak karena menyelundupkan dan menjual acara hit Netflix "Squid Game."

Di tengah pertemuan tingkat tinggi bersejarah antara AS dan Korea Utara pada 2018, yang juga memupuk pemanasan hubungan antara Seoul dan Pyongyang, Kim menghadiri konser K-Pop di ibu kota Korea Utara.

Tetapi para ahli mengatakan bahwa Kim bergeser untuk secara brutal menindak pengaruh Korea Selatan.

Ini terjadi setelah pembicaraan denuklirisasi dengan pemerintahan Trump berantakan, dan ketika ekonomi Korea Utara menggelepar selama pandemi Covid-19.

"Sebagian dari ini adalah mencoba untuk menegaskan kembali kekuatan partai, dan mencoba untuk membangun kembali kontrol sosial di masa sulit," kata Jenny Town, seorang rekan senior di Stimson Center dan Direktur Program 38 Utara Stimson.