Ribuan Pelajar di Jateng Keracunan MBG, Pemprov Ungkap Kondisi Mereka

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Kepala Biro Infrastruktur dan SDA Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Eni Lestari menyampaikan, ada kurang lebih seribuan pelajar di Jawa Tengah yang terdampak kejadian luar biasa (KLB) atau keracunan makan bergizi gratis (MBG).

Angka tersebut tersebar di beberapa daerah, seperti Sragen, Sukoharjo, Kebumen, Jepara, dan beberapa daerah lainnya.

Eni memastikan bahwa semua yang terdampak sudah ditangani langsung oleh tenaga kesehatan, baik di puskesmas maupun rumah sakit.

Baca juga: MBG di Solo Berisi Keripik Tempe, SPPG Mengaku Pasokan Ayam Terlambat Datang, SPPI Beri Peringatan

Baca juga: Keracunan Massal di SDN Ungaran 01, KemenHAM Jateng Lakukan Pemantauan Pemenuhan HAM Program MBG

Selain itu, dipastikan bahwa KLB di Jawa Tengah tidak menimbulkan kondisi yang buruk dan tidak menyebabkan kematian.

Kebanyakan gejala yang dialami mual-mual lantaran mengalami gangguan di saluran pencernaan.

"Kebanyakan yang diserang saluran pencernaan seperti mual-mual dan langsung ditangani puskesmas. Kalau tidak bisa langsung dirujuk ke rumah sakit. Sejauh ini kondisi sudah terkendali dan kondisinya sudah membaik," terangnya usai mengikuti peresmian SPPG ke-19 di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Sabtu (4/10/2025).

Eni menegaskan, terhadap kejadian MBG di berbagai daerah, diharapkan menjadi pembelajaran bersama dan disikapi secara bijak secara bersama-sama.

Mengingat program MBG ini merupakan kebijakan baru oleh Presiden Prabowo Subianto yang baru diterapkan tahun ini, sehingga memerlukan evaluasi atas pelaksanaan yang telah berjalan.

Dia menyebut, Kabupaten Kudus sejauh ini terhindar dari ancaman KLB program MBG. Namun, SPPG yang sudah beroperasi atau dalam tahap persiapan harus melakukan upaya antisipasi. Supaya kejadian serupa tidak terulang kembali.

Seruan ini juga berlaku bagi SPPG-SPPG di daerah lain di Jawa Tengah khususnya, dalam rangka menyikapi dan mengevaluasi atas persoalan yang terjadi.

"Senin kemarin (29/9/2025) sudah dilakukan rakornas dipimpin Mendagri dan Menteri Kesehatan, melibatkan semua kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Hasilnya, dapur SPPG harus memenuhi standar laik higiene sanitasi dalam bentuk SLHS," ujarnya.

Untuk mendapatkan sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS), terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan setiap SPPG.

Termasuk adanya assesment penilaian terhadap kondisi dapur, baik penilaian terkait kondisi lingkungannya, personelnya, termasuk cara memasak yang dilakukan oleh petugas.

Arahan tersebut mempertegas seruan kepada SPPG agar meningkatkan kebersihan dan higienitas makanan yang disajikan sebagai menu MBG.

Sekaligus memastikan bagaimana proses menyiapkan bahan baku, memasak, mengemas, dan distribusi makanan sampai pada penerima manfaat MBG, berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP).

"Di Jateng proses SLHS sudah mulai jalan melalui Dinas Kesehatan masing-masing kabupaten/kota. Insya Allah kami harapkan kasus-kasus yang ada bisa diminimalisasi," tegasnya.

Diketahui bahwa saat ini sudah ada 19 SPPG yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kudus. Sementara targetnya adalah 81 SPPG di Kudus beroperasi di 9 kecamatan yang ada hingga akhir 2025. (Sam)