Perguruan Tinggi Memiliki Peran Strategis Kurangi Angka Stunting Lewat Program Ini

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Kasus gagal tumbuh karena kekurangan gizi atau stunting pada anak masih menjadi permasalahan besar di Indonesia termasuk di Jawa Tengah.

Pada 2020, sebanyak 156.549 balita di Jawa Tengah mengalami stunting atau sekitar 15 persen.

Data itu merupakan hasil rekap anak berdasarkan status gizi, dari pengukuran terhadap 1.074.641 balita di Jawa Tengah.

Sementara, berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) terakhir pada 2019, terdapat 27,67 persen.

Perbedaan data lantaran cara perhitungan dari setiap instansi berbeda-beda.

Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Tengah, Widwiono menuturkan, penurunan angka stunting bisa berhasil melalui peranan semua pihak. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga pihak swasta serta perguruan tinggi.

"Kami bekerja sama dengan Forum Rektor perguruan tinggi di Jawa Tengah. Dalam waktu dekat ini, akan merumuskan pelaksanaan teknis terkait penurunan angka stunting dengan Forum Rektor," kata Widwiono saat menerima audiensi Wakil Ketua Komite I DPD RI, Abdul Kholik di kantor BKKBN Jateng, Jumat (17/12/2021).

Menurutnya, peranan perguruan tinggi untuk menurunkan angka stunting sangat penting dan strategis.

Hal itu lantaran perguruan tinggi memiliki sumber daya manusia yang unggul untuk diajak bekerja sama menurunkan angka kekerdilan anak.

Selain itu, tridarma perguruan tinggi yakni pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat sangat relevan dengan upaya menekan angka stunting.

Widwiono menjelaskan, perguruan tinggi juga memiliki kapasitas mahasiswa yang cukup banyak sehingga memungkinkan upaya penurunan stunting bisa dilakukan secara masif.

"Kami sudah sepakat bekerja sama dengan 14 perguruan tinggi di Jateng. Terutama perguruan tinggi yang mempunyai pendidikan rumpun kesehatan seperti jurusan kedokteran, apoteker, dokter gigi, bidan, perawat, kesehatan masyarakat dan sebagainya," ucapnya.

Untuk penanganan yang dilakukan perguruan tinggi, lanjutnya, diserahkan sepenuhnya pada perguruan tinggi. Kemudian diselaraskan dengan program yang ada.

Ia menuturkan, perguruan tinggi dapat membantu pemerintah untuk memberikan pendampingan pada keluarga yang berisiko stunting, sehingga ibu-ibu dapat melahirkan bayi-bayi yang sehat.

Perguruan tinggi juga dapat membantu memperkuat perencanaan dan penganggaran penanganan stunting.

Kemudian meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan angka stunting dan sebagainya.

"Konsepnya dari perguruan tinggi ada coaching dan pendampingan serta masih banyak lagi. Bahkan di Undip program itu diselaraskan dengan program KKN (kuliah kerja nyata) Tematik maupun melalui pengabdian masyarakat. Mereka punya kapasitas, kemampuan akademik, tapi tujuan dari kegiatan utama penurunan stunting," terangnya.

Konsep kolaborasi perguruan tinggi dengan BKKBN dapat menjadi peluang penting untuk memberdayakan mahasiswa melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Sementara, Wakil Ketua Komite I Abdul Kholik berharap percepatan penurunan stunting serius dijalankan.

Hal tersebut sesuai dengan keinginan Presiden Jokowi yang meminta stunting secara nasional di bawah 20 persen, bahkan hingga di bawah 15 persen.

"Kerja sama dengan semua pihak pemangku kepentingan dibutuhkan, termasuk dari perguruan tinggi. Begitu juga dengan pemerintah daerah yang harus memaksimalkan upaya pencegahan atau sisi hulu agar tidak terjadi stunting," terangnya.

Menurutnya, penurunan stunting melalui program KKN Tematik yang diusung mahasiswa juga sangat strategis dan perlu didukung sepenuhnya agar ada percepatan penanganan.

"Kami juga nanti akan ke kampus-kampus untuk mendorong agar stunting di Jateng bisa turun. Ini data di Jateng 15 persen, tapi di nasional 27 persen, namun apapun itu harus ditangani. Harus jadi perhatian semua pihak untuk berkolaborasi menangani masalah stunting ini," imbuhnya. (*)