Apa Dampaknya Bila Pemerintah Hapus Premium dan Pertalite?

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Pemerintah berencana menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan Pertalite secara bertahap, sebagai upaya memperbaiki kondisi lingkungan.

Sejumlah pihak pun mempertanyakan hal itu.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Mohammad Faisal menilai, penghapusan Premium dan Pertalite bakal menghambat upaya pemerintah dalam memulihkan ekonomi nasional, setelah ditekan pandemi covid-19.

"Ini kontraproduktif terhadap upaya pemerintah untuk memulihkan ekonomi, apalagi terhadap daya beli masyarakat golongan bawah yang paling terdampak buruk selama pandemi," katanya, saat dihubungi Tribunnews, Kamis (23/12).

Menurut dia, penghapusan BBM murah, khususnya Pertalite dan Premium akan berpengaruh lebih besar terhadap kelompok masyarakat miskin hingga menengah, yang akhirnya meningkatkan inflasi.

"Akan sangat berdampak pada inflasi. Jadi inflasi akan meningkat karena dorongan kebijakan pemerintah (administered prices) atau cost push inflation, bukan inflasi yang disebabkan dorongan permintaan atau kenaikan daya beli masyarakat, ini tentu tidak baik," ucapnya.

Faisal meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana penghapusan BBM murah itu dalam menjaga daya beli masyarakat. "Semestinya Pertalite tidak (dihapus-Red) dalam waktu jangka pendek dan menengah, dan harus sangat hati-hati mengantisipasi dampaknya," ujar dia.

Sebelumnya, rencana pemerintah menghapus Premium dan Pertalite diungkapkan Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Soerjaningsih. "Kita memasuki masa transisi di mana Premium (RON 88) akan digantikan dengan Pertalite (RON 90), sebelum akhirnya kita akan menggunakan BBM yang ramah lingkungan," tuturnya.

Ia menuturkan, Premium saat ini hanya digunakan oleh tujuh negara, dan volume yang digunakan pun sangat kecil, seiring dengan naiknya kesadaran masyarakat menggunakan BBM dengan kualitas yang lebih baik.

Oleh sebab itu, Soerja berujar, pemerintah tengah menyusun roadmap BBM ramah lingkungan, di mana nantinya Pertalite juga akan digantikan dengan BBM yang kualitasnya lebih baik.

"Dengan roadmap ini, ada tata waktu di mana nantinya kita akan menggunakan BBM ramah lingkungan. Ada masa di mana Pertalite harus dry, harus shifting dari Pertalite ke Pertamax. Kami juga mencermati volume Pertalite yang harus disediakan untuk masyarakat," terangnya.

Perubahan dari Premium ke Pertalite dinilai akan mampu menurunkan kadar emisi CO2 sebesar 14 persen, dan untuk selanjutnya dengan perubahan ke Pertamax akan menurunkan kembali emisi CO2 sebesar 27 persen.

Dikonfirmasi mengenai hal tersebut, PT Pertamina (Persero) hingga saat ini belum menerima keputusan dari pemerintah. "Hingga saat ini belum ada keputusan resminya," kata Pjs Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting.

Laksanakan penugasan

Meski ada rencana penghapusan Premium dan Pertalite, menurut dia, Pertamina hingga kini tetap menjalankan penugasan dari pemerintah dalam menyalurkan kedua jenis BBM tersebut.