Breaking News:

Berita Pendidikan

Soroti Banyak Kasus Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan, Ini Kata PGRI Jateng

KPAI merilis data yang menunjukan anak sekolah dasar tercatat menjadi korban paling banyak kasus kekerasan seksual sepanjang 2018-2019.

Penulis: mamdukh adi priyanto | Editor: moh anhar
TRIBUN JATENG/MAMDUKH ADI PRIYANTO
Ketua PGRI Jateng, Muhdi 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merilis data yang menunjukan anak sekolah dasar tercatat menjadi korban paling banyak kasus kekerasan seksual sepanjang 2018-2019.

Anak jenjang sekolah dasar menjadi korban kekerasan seksual sebesar 64,7 persen, diikuti anak SMP 25,53 persen, dan SMA atau sederajat 11,77 persen.

Mirisnya, pelaku merupakan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah yang seharusnya menjadi teladan.

Baca juga: Cegah Penyebaran Covid-19 Varian Omicron, Kedatangan Pemudik di Purbalingga Akan Dicatat

Baca juga: Kebakaran Mobil Suami Istri Kulakan Bensin Eceran, Orang-orang Panik Cari Air

Baca juga: Kisah Perjuangan Danar Widianto, Peserta X Factor Asal Purwokerto yang Viral Bawakan Lagu Dulu

Bahkan, akhir-akhir ini yang menjadi sorotan yakni kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi yang melibatkan dosen dan mahasiswanya.

Ketua Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jawa Tengah, Muhdi mengatakan, pendidik dan tenaga kependidikan harus mengetahui batasan-batasan yang ada terkait kekerasan seksual.

"Sekolah atau dunia pendidikan, terutama tenaga kependidikan, harus betul betul mengerti dan memahami ada aturan yang begitu rigid. Bahkan, saya lihat jenis kategori kekerasan seksual itu banyak sekali, banyak perilaku yang dikategorikan itu," kata Muhdi, Senin (27/12/2021).

Rektor Universitas PGRI Semarang tersebut mengatakan, masyarakat pendidikan harus mulai memahami perbuatan fisik dan ucapan yang masuk dalam kategori kekerasan seksual.

Sebut saja cat calling yang ternyata merupakan satu bentuk pelecehan seksual dalam bentuk kekerasan verbal atau kekerasan psikis.

Cat calling biasanya dilakukan di jalanan atau fasilitas umum lainnya.

Siulan, kedipan mata, komentar, atau pujian dinilai sebagai bentuk pelecehan karena korban merasa terganggu dan tidak nyaman, bahkan merasa diteror.

"Ada tenaga kependidikan yang terjerat karena tidak tahu perbuatannya itu ternyata perbuatan seksual toh. Kesadaran masyarakat terkait bentuk pelecehan seksual sudah terbuka, sehingga warga sekolah juga harus paham terkait itu," ucapnya.

Baca juga: Rutan Solo Kecipratan Bikin Baju Sekolah Anak, Berkah Pembelajaran Tatap Muka

Baca juga: Anggota DPR RI Tuti Roosdiono Bagi 3.000 Alat Rapid Antigen ke DPC PDI Perjuangan Kota Salatiga

Baca juga: Libur Tahun Baru, Gubernur Jateng Ganjar Minta Bupati dan Wali Kota Awasi Ketat Destinasi Wisata

Muhdi berharap pemerintah melalui Dinas Pendidikan juga harus memberikan perhatian serius terhadap ini.

Kemudian, bisa memberikan pengarahan atau sosialisasi baik kepada pendidik, tenaga kependidikan, serta warga sekolah lain.

Pengurus PGRI Jateng beserta pengurus PGRI di kabupaten dan kota di Jateng juga berencana akan memprogramkan terkait isu tersebut.

"Kami tidak dalam posisi mendukung atau tidak mendukung UU penghapusan kekerasan seksual, namun bagi kami yang terpenting tidak terjadi kekerasan seksual dimanapun, dalam bentuk apapun," tegasnya. (*)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved