Universitas Terbuka Usung Usulan Wajib Kuliah, Seperti Apa Program Ini?

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG- Universitas Terbuka (UT) menggagas program wajib kuliah bagi masyarakat Indonesia.

Hal ini untuk mewujudkan keadilan sosial terutama di sektor pendidikan.

"Wajib kuliah telah dikenalkan Rektor UT. Saat ini, masih didengungkan di tingkat kementerian," kata Direktur UT Semarang, Moh Muzammil, Senin (27/12/2021).

Pada 1994, dikenalkan wajib belajar sembilan tahun yakni hingga tingkat pendidikan SMP atau sederajat.

Lalu, pada 2015 dikenalkan wajib belajar 12 tahun atau sampai jenjang pendidikan SMA atau sederajat.

Baca juga: Minta Kepastian Pembayaran, Anggota KSP Sejahtera Bersama Geruduk Kantor Cabang Tegal

Baca juga: Harga Telur Ayam Ras Meroket, Di Batang Tembus Rp 32 Ribu Perkilogram

Kali ini, UT memperkenalkan program wajib kuliah.

Menurutnya, negara harus hadir memberikan bantuan kepada anak negeri ini untuk bersekolah hingga ke jenjang perguruan tinggi.

"Pemerintah daerah bisa memberikan beasiswa. Misalnya Pati, di sana mahasiswanya 1.000, taruhlah diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp 2 miliar hingga lulus, kami UT bisa mengawal itu," jelasnya.

Pada umumnya, seseorang tidak melanjutkan kuliah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dikarenakan kendala ekonomi.

Menurutnya, kuliah di UT terbilang murah.

Lantaran kampus ini disebut untuk masyarakat menengah ke bawah.

Muzammil mengatakan, biaya per-SKS di UT yakni Rp 35 ribu. Satu semester ada sekitar 20 SKS, artinya hanya mengeluarkan Rp 700 persemester untuk kuliah.

Jumlah itu sudah termasuk tutorial, bahan ajar digital, dan sebagainya.

"Jumlah kuliah itu lebih sedikit dari uang jajan. Terkadang, tidak semua orang tidak peduli dengan pendidikan, sebagian belum mengerti," terangnya.

Baca juga: Atlet Taekwondo Demak Cetak Prestasi Tingkat Nasional, Dapat Insentif Agar Semangat Terpompa

Baca juga: Pemkab Pati Beri Hibah Rp 20 Miliar untuk Bangun Mako Polres Pati

UT didirikan pemerintah dengan tujuan untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau. Sehingga masyarakat diharapkan memiliki kesempatan belajar di pendidikan tinggi.

Program wajib kuliah tersebut dikatakan sejalan dengan target periode kedua Presiden Joko Widodo yakni pembangunan sumber daya manusia (SDM). (*)