Berita Semarang
Pasar Johar Baru Diresmikan, Sejumlah Pedagang Mengadu ke DPRD Karena Penataan Kurang Pas
Dia menilai, sebenarnya konsep penataan Pasar Johar yang direncanakan pemerintah kota cukup bagus
Penulis: Eka Yulianti Fajlin | Editor: muslimah
TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pasar Johar baru saja diresmikan oleh Presiden RI, Joko Widodo pada Rabu lalu.
Belum lama diresmikan, beberapa pedagang mengadu ke DPRD Kota Semarang.
Mereka menilai penataan yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang masih belum pas.
Ketua PPJP Rayon Johar, Surahman mengatakan, ada beberapa poin yang disampaikan pedagang kepada Komisi B DPRD Kota Semarang, antara lain terkait konsep penataan yang kurang pas.
"Penataan tidak sesuai dengan janji-janjinya. Zonasi juga tidak pas, kurang komunikasi dengan pedagang," ungkap Surahman, usai beraudiensi dengan Komisi B DPRD Kota Semarang, Jumat (7/1/2022).
Dia menilai, sebenarnya konsep penataan Pasar Johar yang direncanakan pemerintah kota cukup bagus.
Pemerintah menempatkan pedagang retail atau eceran di Pasar Johar, sedangkan pedagang grosir akan dipisahkan.
Hanya saja, implementasi di lapangan dinilai kurang pas karena tidak melibatkan pedagang.
Menurutnya, kondisi Pasar Johar yang belum terisi sepenuhnya menandakan Pemerintah Kota Semarang belum berhasil melakukan penataan dengan baik.
Maka, dia mengusulkan agar dapat dilakukan penataan ulang.
Di sisi lain, pihaknya mencatat pedagang yang masih bertahan di relokasi MAJT masih sekitar 2.000 orang.
Mereka belum mendapatkan lapak. Pedagang juga kurang setuju jika ditempatkan di shopping center johar (SCJ) lantai 3 dan 4.
Mereka ingin berdagang di lantai 1. Hanya saja, lantai 1 SCJ masih di tangan pihak ketiga.
"SCJ mau ditempatkan di lantai 3 dan 4, tidak mau, tidak laku. Tuntutan pedagang di lantai 1 dan 2 tapi masih dikuasai pengelola. Pertengahan 2023 baru dikuasai pemkot," ujarnya.
Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Joko Susilo mengatakan, dewan menampung aspirasi para pedagang.
Namun, pihaknya tidak dapat menentapkan secara langsung harus dilakukan penataan ulang karena itu menjadi wewenang Dinas Perdagangan.
"Kami melihat kok ubreg terus Pasar Johar, sudah lima bulan terkahir ini. Harapan kami Johar yang jadi tolak ukur pasar-pasar lain bisa segera rampung sempurna sehingga Dinas Perdagangan bisa menjalankan roda pasar benar-benar pada relnya," papar Joko.
Dikatakan Joko, pedagang memang menyampaikan ada 2.000 orang yang belum mendapatkan Angka itu harus dilihat menggunakan data untuk mengecek kebenarannya. Pasalnya, Dinas Perdagangan menyampaikan sudah sekitar 3.000 pedagang yang mendapatkan lapak.
"Kami ingin tahu ini benar atau tidak. Saya bilang ini harus pakai data," ucapnya.
Joko berharap, hadirnya Kepala Dinas Perdagangan yang baru, Nurkholis, bisa membuat solusi atas persoalan Johar yang masih belum terselesaikan. Dia meminta persoalan ini bisa selesai pada 2022.
"Pak Nurkholis ini orang lama di Dinas Perdagangan. Sehingga, diharapkan bisa menyelesaikan persoalan Johar. 2022 harus selesai dan tidak ada keluhan," terangnya. (eyf)
