Breaking News:

Berita Blora

Segini Dana yang Dikeluarkan Desa untuk Seleksi Tes Tertulis CAT Perades di Blora

Proses seleksi perangkat desa (perades) di Kabupaten Blora memasuki tahapan tes tertulis CAT yang akan menggandeng perguruan tinggi.

Penulis: ahmad mustakim | Editor: m nur huda
TRIBUNJATENG/AHMAD MUSTAKIM
Suasana Rakor Penjaringan dan penyaringan perangkat desa dan paparan perguruan tinggi terkait tes tertulis perangkat desa (CAT) di kabupaten Blora. 

TRIBUNJATENG.C0M, BLORA – Proses seleksi perangkat desa (perades) di Kabupaten Blora memasuki tahapan tes tertulis CAT yang akan menggandeng perguruan tinggi.

Sebanyak 6 perguruan tinggi sudah melakukan pemaparan terkait teknis pelaksanaan test tertulis (CAT) seleksi perades ini kepada seluruh perwakilan Desa di pendopo rumah Dinas Bupati Blora.

Enam perguruan tersebut yakni IAIN Pekalongan dan STISIP Kartika Bangsa Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Wisnu Wardhana Malang, Universitas Muria Kudus (UMK) dan Universitas 17 Agustus (Untag) Semarang.

Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Dwi Edy Setyawan mengungkapkan, biaya yang harus dikeluarkan desa untuk tes tertulis CAT sesuai Peraturan Bupati (perbup) per formasi itu Rp 1,5 juta.

"Ada dua kan, bisa pakai per formasi ataupun per paket Rp 10 juta,” ungkap Dwi saat ditemui wartawan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Rabu (12/01/2022).

Menurutnya, untuk pilihan tersebut, disesuaikan dengan keinginan desa masing-masing yang menyelenggarakan pengisian perades ini.

“Jumlah tersebut hanya untuk test CAT saja,” ujarnya.

Selanjutnya, pemerintah desa dipersilakan memilih perguruan tinggi mana yang dipilih.

Lembaran persetujuan tersebut kemudian kembali dikumpulkan pihak dari Dinas Peberdayaan Masyarakat desa (PMD) untuk dijadikan satu wadah.

“Ini belum kita buka, universitas- universitas mana yang dipilih dari desa-desa yang melakukan pengisian perangkat desa,” ujarnya.

Terkait pilihan tim pelaksana desa, Dwi menuturkan menyerahkan sepenuhnya ke pihak desa itu sendiri. 

“Satu desa tetap satu pilihan, kan mereka tertarik yang mana yang disampaikan tadi,” tuturnya.

Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Blora Yayuk Windrati menuturkan Dinas maupaun Forkopimda tidak memilih universitas mana, sudah ada paparannya mereka (panitia desa) berhak memilih sesuai hati nurani sesuai kepercayaan.

“Ini adalah kewenangan mereka, saya tidak mau mengebiri kewenangan mereka, dan berharap perangkat yang berkualitas adalah keinginan kami karena kami ingin Blora maju bersama sama,” tandasnya. (kim)

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved