Fokus : Kontroversi dan OTT

Oleh Erwin Ardian

Wartawan Tribun Jateng

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawali tahun 2022 dengan menangkap 11 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur pada Rabu (12/1) sore. Tak tanggung-tanggung, KPK menangkap Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud bersama 10 orang lainnya.

Mereka yang ditangkap, diduga berperan dalam kasus suap dan gratifikasi. Abdul Gafur ditangkap saat berada di sebuah mal di Jakarta.

Nama Abdul Gafur Mas'ud atau yang akrab disapa AGM sempat mendapat sorotan karena sejumlah kontroversi.

Di antara pernyataan AGM yang dinilai kontroversial adalah pada akhir Juni 2021, AGM menolak urus pandemi virus corona.

AGM yang saat itu menjadi Ketua Tim Satgas Penanganan Covid-19 Penajam Paser Utara menyatakan akan menarik diri dari tim.

Tak main-main, pernyataan AGM disampaikan usai Rapat Paripurna Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020, Selasa (29/6/2021) di Penajam Paser Utara.

AGM beralasan anggaran penanganan Covid-19 bisa menjadi sumber masalah karena payung hukum penanganan Covid-19 tidak tegas.

AGM juga sempat membuat gaduh negeri ini ketika akhir Agustus 2021, Mendagri Tito Karnavian menegur sepuluh kepala daerah salah satunya AGM, terkait pencairan insentif tenaga kesehatan (nakes) daerah.

Per 15 Agustus 2021, Kabupaten Penajam Paser Utara tercatat belum merealisasikan anggaran insentif nakes sebesar Rp 20.987.474.581.

Agustus 2021, AGM juga mendapat sorotan karena melakukan pembangunan rumah dinas dengan nilai fantastis Rp 34 miliar, di tengah pandemi.

Apa yang terjadi pada AGM ini mengingatkan kita pada Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono yang kini sudah mendekam di tahanan KPK.

Sebelum ditangkap dalam sebuah OTT, Budhi sempat meramaikan pemberitaan ketika menyebut Menteri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menteri Penjahit.

Tak lama setelah video rekaman wawancaranya viral, Budhi langsung meminta maaf dan menyatakan tak ada maksud apa-apa. Budhi mengaku menyebut nama penjahit karena tak hapal nama Luhut.

Sebelumnya, Budhi juga menjadi sorotan publik karena mengizinkan warganya menggelar hajatan di tengah kasus Covid-19 pada pertengahan Juni 2021 padahal Jawa Tengah sedang mengalami peningkatan kasus Covid-19.

Budhi beralasan, kebijakannya itu sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Tak ada kepastian apakah kontroversi ini berhubungan dengan OTT yang dilakukan KPK, namun yang pasti penangkapan demi penangkapan akan terus terjadi seolah menjadi teror buat para kepala daerah dan pejabat di negeri ini.

Belum lagi adanya kritik soal tebang pilih, karena masih banyak kasus yang lebih besar belum terungkap.

KPK bagi para kepala daerah (tentu saja yang melakukan korupsi), seolah menjadi elang yang setiap saat menyambar dan membawa mereka ke balik jeruji besi.

Namun apakah OTT yang terus terjadi seperti ini sangat efektif memberantas korupsi di negeri ini? Tidak. Dari data yang terungkap, fungsi pencegahan korupsi masih menjadi kunci utama pemberantasan korupsi. (*)

Baca juga: Cara Awasi Aktivitas Anak di TikTok dengan Fitur Family Pairing

Baca juga: Diterjang Hujan Angin Satu Rumah di Tahunan Jepara Roboh

Baca juga: MBKM, Mahasiswa UKSW Dampingi 13 Sekolah di Kabupaten Kupang

Baca juga: 138 Tahun Lalu Anak Krakatau Lahir, Pertumbuhannya Capai 4 Meter per Tahun