Menkes: DKI Jakarta Jadi Medan Perang Pertama Hadapi Omicron, Kita Harus Pastikan Bisa Tangani

Pemerintah juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi peningkatan
kasus varian Omicron.

"Pemerintah akan melakukan beberapa langkah mitigasi agar peningkatan kasus yang terjadi lebih landai dibandingkan negara lain, sehingga tidak membebani sistem kesehatan kita.

Kami mengimbau kalau di kantor tidak perlu 100 persen, ya, tidak usah 100 persen yang hadir,"kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

Dia menambahkan bahwa pengurangan tersebut bisa diterapkan dengan melihat situasi
dan keperluan perusahaan masing-masing.

Adapun pengurangan kehadiran fisik karyawan di kantor, Luhut menyebut, diberlakukan selama dua pekan ke depan.

"Jadi diatur saja, melihat situasinya, apakah dibuat 75 persen untuk dua minggu ke depan.

Itu saya kira bisa dilakukan asesmen oleh perusahaan masing-masing, khususnya kantor.

Kalau industri saya kira tidak ada masalah,"kata dia.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, per tanggal 15 Januari tercatat 748 kasus Omicron di Tanah Air, di mana mayoritas terdeteksi dari pelaku perjalanan luar negeri (PPLN).

"Sebagian besar dari kasus omicron ini merupakan pelaku perjalanan luar negeri.

Sebanyak 569 orang dan transmisi lokal sebanyak 155 kasus.

Kita masih melakukan penyelidikan epidemiologi pada 24 kasus positif Omicron," kata Nadia.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kemenkes ini mengatakan varian Omicron lebih cepat menular dibading varian Delta, meski gejala yang ditimbulkan cenderung tidak bergejala atau sangat ringan seperti batuk, pilek, yang akan bisa hilang dengan sendirinya.

Sementara untuk probable Omicron saat ini mencapai 1800 kasus.

Adapun kasus terbanyak dari luar negeri yang datang dari Arab Saudi, Turki, Amerika Serika, Malaysia, maupun Uni Emirat Arab (UEA).