Pemerintah Pakai Anggaran Negara Rp 8,3 M untuk Beli 4 Mobil Mewah, Buat Fasilitasi Tamu Luar Negeri

TRIBUNJATENG.COM - Di tengah kondisi Pandemi Covid-19, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) membeli kendaraan dinas.

Keputusan itu sempat mendapat sorotan publik.

Lantaran, kendaraan yang dibeli merupakan jenis mobil mewah dan dilakukan di tengah situasi pandemi Covid-19. 

Apalagi melihat anggaran negara yang dikeluarkan pun tidak sedikit.

Baca juga: Surat Terbuka untuk Kapolri: Hentikan Intimidasi, Selidiki Penangkapan Puluhan Warga Desa Wadas

Baca juga: Alasan Polisi Tidak Menahan 2 Tersangka yang Memperkosa dan Merekam Gadis yang Telah Dicekoki Arak

Proses pembelian ini diketahui dari keterangan di laman resmi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan yang dipantau pada Selasa (8/2/2022).

Di laman itu tertera Kemensetneg menganggarkan Rp8,3 miliar untuk membeli kendaraan bermotor pada 2022.

Selain itu juga tertera keterangan pengadaan dilakukan secara tender dengan menggunakan anggaran APBN 2022.

Pengadaan tersebut berkode tender 35735011 dan status tender saat ini sudah selesai.

Nilai pagu anggaran paket tender tercatat sebesar Rp 8.357.765.500 dengan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) paket sebesar Rp 8.315.976.200.

Untuk beli 4 mobil mewah

Menanggapi informasi yang telah dapat diakses publik itu, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menjelaskan ada empat mobil yang dibeli dari anggaran Rp8,3 miliar.

Adapun jenis mobil yang dibeli yakni SUV dan commuter.

Menurutnya, keempat kendaraan roda empat itu akan diperuntukkan bagi tamu-tamu negara.

"Hanya beli empat (mobil) buat tamu negara. Jadi beli empat saja untuk tamu-tamu negara misal Jepang, Malaysia," ujar Heru ketik dikonfirmasi pada Selasa.

Heru lantas menjelaskan pada 2021 lalu ada 36 mobil yang sudah tidak terpakai dan kemudian dilelang.

Sehingga sedianya ada 36 mobil yang diganti baru.

Akan tetapi, anggaran pemerintah menurutnya hanya mampu untuk membeli empat buah mobil untuk saat ini.

"Jadi bukan 36 diganti ya. Hanya punya anggaran (untuk beli) empat," lanjutnya.

Heru membenarkan jika anggaran Rp 8,3 miliar itu bersumber dari APBN 2022 dan semuanya akan digunakan untuk membeli empat mobil pada tahun ini juga.

Heru pun menjelaskan mengapa pemerintah tidak menyewa mobil saja apabila untuk keperluan para tamu negara.

Menurutnya, ada pertimbangan pelayanan dan keamanan.

"Kadang-kadang kalau kita sewa kan waktunya mempet, lalu pelayanan tidak maksimal. Terus kalau tamu negara itu harus benar-benar safety kan, harus diteliti," tambahnya.

Dianggarkan sejak 2018

Heru pun menjelaskan, pengadaan mobil senilai Rp 8,3 miliar telah direncanakan sejak 2018.

Dia menyebut pengadaan sudah melalui proses kajian mendalam dari Biro Umum Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Wakil Presiden.

"Pengadaan ini sudah direncanakan sejak tahun 2018 melalui proses kajian secara mendalam yang disusun bersama-sama dengan Biro Umum Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Wakil Presiden," ujar Heru.

Seluruh proses itu menurutnya sudah disepakati. Kemudian proses pengadaan kendaraan dilakukan secara bertahap mulai 2019 sampai 2024.

"Hal ini dikarenakan keterbatasan pagu yg dialokasikan oleh Kementerian Keuangan, sehingga prosesnya dilakukan secara bertahap," lanjut Heru.

"Jadi memang untuk anggaran juga sudah direncanakan sejak awal," tegasnya.

Menurut Heru, dalam pelaksanaan pembelian mobil pihaknya mengutamakan aspek efektifitas dan akuntabilitas serta transparansi anggaran.

Sehingga nantinya akan mempertimbangkan masukan apabila anggaran yang ada direalokasikan untuk kepentingan yang lebih prioritas/mendesak.

Disebut tak cerdas kelola keuangan negara

Sementara itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut pemerintah tak cerdas dalam mengelola keuangan negara di tengah wabah virus corona yang masih melanda Indonesia.

"Pemerintah perlu cerdas menyiasati kondisi keuangan negara. Fokus ke penanganan pandemi," kata Mardani kepada wartawan, pada Selasa, sebagaimana dilansir dari pemberitaan Kompas TV.

Menurut dia, ada banyak cara yang lebih murah dan efisien, sehingga seharusnya tak perlu membeli mobil baru hingga membuang-buang uang hingga miiaran rupiah tersebut.

"Sekarang eranya tidak memiliki. Ada banyak cara yang lebih murah dan mudah," ujarnya.

APBN 2022 masih defisit

Pada 2021 lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, APBN 2022 masih mengalami defisit sebesar Rp 868 triliun.

Defisit ini dipicu oleh penerimaan negara yang lebih kecil dibanding belanja negara.

Tercatat, penerimaan negara tahun 2022 dipatok sebesar Rp 1.846,1 triliun.

Jumlah itu terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 1.510 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 335 triliun, dan hibah Rp 0,6 triliun.

Sementara itu, belanja negara tahun depan dipatok tembus Rp 1.714,2 triliun dengan rincian belanja pemerintah pusat mencapai Rp 1.944,5 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp 769,6 triliun.

"Tahun depan kita masih mengalami defisit sebesar 4,85 persen dari PDB atau Rp 868 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKDD 2022 pada 29 November 2021 (Kompas.com)