Minat Dagang Masyarakat Tinggi, Desa Sumingkir Purbalingga Bangun Pasar Desa

TRIBUNJATENG.COM, PURBALINGGA -- Pemerintah Desa Sumingkir, Kecamatan Kutasari membangun Pasar Desa yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mukti Rahayu. 

Pasar Desa ini diresmikan Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi didampingi Wakil Bupati, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah dan Camat Kutasari, Rabu (16/2/2022).

Kepala Desa Sumingkir, Tuting Haryati mengungkapkan pasar ini dibangun mengingat banyaknya keinginan masyarakat untuk berdagang di desanya. 

"Antusias warga berjualan di sini sangat tinggi, itu sampai tanah DPU atau Pengairan sampai mau dimanfaatkan warga untuk berjualan tapi kami belum beri izin," ujar Tuting dalam acara Gebrak Gotong-royong di kompleks Pasar Desa Sumingkir. 

Ia menambahkan kegiatan Pasar BUMDes ini sudah berjalan 3 bulan. 

Semua yang menempati los sini diutamakan warga Sumingkir, warga luar masih ditunda karena keterbatasan tempat. 

Lokasinya yang strategis, diharapkan juga bisa jadi pusat perekonomian bagi desa di sekitarnya baik Desa Beji maupun Pagedangan.

"Alhamdulillah BUMDes sedang merangkak bangkit dan mulai menyumbangkan PADes (Pendapatan Asli Desa), meskipun belum banyak. Kemarin baru menyumbang Rp 7 juta karena masih banyak yang belum melunasi sewa ruko," tambahnya. 

Pasar ini juga terdiri dari 10 ruko dan shelter pedagang khusus kuliner. 

Meski demikian shelter khusus pedagang kuliner masih berdiri secara tidak permanen, atau masih menyewa dari pihak lain. 

Ia berharap Pemkab Purbalingga bisa turut membantu untuk membangunkan secara permanen.

Baca juga: Bupati Purbalingga Tiwi Lepas Atlet dan Official untuk Mengikuti PON XX dan Peparnas XVI di Papua

Baca juga: Bupati Purbalingga Tiwi Siapkan Ruang Isolasi Terpusat Kepada 90 Siswa SMPN 4 Mrebet yang Positif

Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi mengapresiasi atas inisiasi Pemdes Sumingkir untuk membangun pasar desa ini, terlebih di masa pandemi ini, alokasi anggaran untuk pembangunan sangat terbatas.

Aturan penggunaan Dana Desa (DD) luar biasa ketat, karena 40 persen DD harus dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Kemudian 20 persen untuk ketahanan pangan, 8 persen untuk penanganan Covid-19 sehingga anggaran yang tersedia untuk pembangunan infrastruktur tinggal 32 persen. 

Ia meminta agar di tengah keterbatasan ini, para pemimpin, termasuk Kepala Desa dituntut untuk berpikir kreatif.