Wali Kota Pekalongan: LPM BKM Tidak Overlapping

TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN -Sebagai upaya peningkatan kapasitas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Pekalongan, Jawa Tengah membekali pelatihan kepada para pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LPM dan BKM) se-Kota Pekalongan, di Ruang Amarta Setda Kota Pekalongan.

Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid mengatakan, pelatihan peningkatan kapasitas ini digelar agar para pengurus LPM dan BKM bisa betul-betul memahami aturan-aturan baru mengenai pelaksanaan LPM BKM di kelurahan masing-masing.

Pasalnya, kepengurusan LPM BKM ini sebagian merupakan pengurus baru yang baru dilantik beberapa waktu lalu.

"Mudah-mudahan dari pelatihan ini, para pengurus LPM BKM ini yang rata-rata masih baru bisa paham apa yang harus dikerjaan dan aturan apa yang bisa diterapkan di masing-masing kelurahan binaannya nanti," kata Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid saat rilis yang diterima Tribunjateng.com, Minggu (20/2/2022).

Aaf panggilan akrabnya Wali Kota Pekalongan berharap dengan pelatihan ini bisa memberikan penambahan ilmu pengetahuan kepada pengurus LPM BKM dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing, agar tidak terjadi overlapping mengenai apa yang dikerjaan dan aturan yang ada tersebut.

"Ini yang penting, jangan sampai overlapping atas apa yang akan dikerjakan dan harus sesuai aturan. Memang, banyak juga pengurus LPM BKM yang terpilih kembali dan sudah tahu aturannya, namun ada beberapa aturan yang berubah. Sehingga, mereka bisa memahaminya dan dapat terus bersinergi dengan Pemerintah Kota Pekalongan," imbuhnya.

Sementara itu, Plt DPMPPA Kota Pekalongan, Sabaryo Pramono, menjelaskan bahwa lembaga kemasyarakatan kelurahan (LKK) terlibat didalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat kelurahan.

"LPM dan BKM sebagai bagian dari lembaga kemasyarakatan kelurahan, memiliki kedudukan yang strategis dan dituntut berperan aktif untuk menggerakkan pertumbuhan potensi kelurahan dan keterlibatannya dalam pelaksanaan pembangunan," katanya. (*)