Berita Purbalingga

Pilkada 2024 Purbalingga Dibebankan pada APBD, Pemda Wajib Hitung Standar Satuan Harga APBN

Pilkada serentak 2024 mendatang akan membebankan pembiayaan dari APBD masing-masing daerah.

Penulis: Permata Putra Sejati | Editor: sujarwo
TRIBUNBANYUMAS/Ist. Humas Pemkab Purbalingga
Acara rapat koordinasi (Rakor) penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 yang diikuti secara virtual oleh daerah, di Ruang Rapat Bupati Purbalingga, Selasa (1/3/2022). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA - Pilkada serentak 2024 mendatang akan membebankan pembiayaan dari APBD

Acara rapat koordinasi (Rakor) penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 yang diikuti secara virtual oleh daerah, di Ruang Rapat Bupati Purbalingga, Selasa (1/3/2022).
Acara rapat koordinasi (Rakor) penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 yang diikuti secara virtual oleh daerah, di Ruang Rapat Bupati Purbalingga, Selasa (1/3/2022). (TRIBUNBANYUMAS/Ist. Humas Pemkab Purbalingga)

masing-masing daerah. 

Hal tersebut disampaikan Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Daerah (P2KD) Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan. 

Disampaikan saat acara rapat koordinasi (Rakor) penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 yang diikuti secara virtual oleh daerah yang akan melakukan Pilkada di tahun tersebut, Selasa (1/3/2022).

Horas mengatakan, penyelenggaraan Pilkada serentak di tahun 2024 diperkirakan menelan anggaran sebesar Rp 41,26 T. 

Anggaran tersebut dibebankan kepada APBD bagi daerah yang akan melaksanakan hajat politik dengan terlebih dahulu menganggarkan dana cadangan sesuai kebutuhan perhelatan Pilkada serentak.

"Membentuk atau menganggarkan dana cadangan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pilkada di masing-masing daerah," katanya kepada Tribunbanyumas.com, dalam rilis. 

Postur anggaran tersebut akan diserahkan kepada penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu) dengan skema pengelolaan dana hibah. 

Dana tersebut juga akan digunakan untuk pengamanan pelaksanaan Pilkada oleh TNI/ Polri sehingga koordinasi antara Pemprov, Pemkab/ Pemkot dan pihak keamanan diharapkan berjalan secara matang.

"Nanti skemanya hibah.  Dana itu juga untuk pembiayaan pengamanan sehingga melibatkan TNI/ Polri," terangnya. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved