Hati-hati! Jokowi Minta Grup WA TNI-Polri Ditertibkan, Ada Percakapan Menolak IKN Nusantara

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta petinggi TNI dan Polri untuk mendisiplinkan grup WhatsApp atau WA grup anggotanya.

Menurut Jokowi, kehadiran grup WA itu bisa merugikan apalagi jika yang dibicarakan terkait keputusan politik yang telah diambil oleh pemerintah di DPR. Misalnya keputusan pemindahan ibu kota negara ke Nusantara, Kalimantan Timur.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam pidatonya di pembukaan Rapat Pimpinan TNI-Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (1/3/2022) kemarin.

Awalnya, Jokowi meminta TNI-Polri untuk memberikan contoh kepada masyarakat terkait konsep kedisiplinan nasional tersebut. 

"Untuk mencapai ini, dibutuhkan yang namanya kedisiplinan nasional. Oleh sebab itu, saya minta pada jajaran TNI-Polri untuk bisa memberikan contoh kepada masyarakat urusan yang satu ini," kata Jokowi.

Jokowi meminta anggota TNI-Polri meningkatkan kedisiplinan mulai dari hal-hal kecil. Misalnya, ia mencontohkan, perbincangan di grup WA.

Jokowi menyebut perbincangan grup WA anggota TNI dan Polri tidak bisa semaunya, apalagi jika yang dibicarakan terkait keputusan politik yang telah diambil.

"Juga hal kecil-kecil harus mulai didisiplinkan di WA grup. Hati-hati kalau seperti itu diperbolehkan dan diterus-teruskan. Hati-hati," kata Jokowi.

Baginya, hal yang sudah diputuskan oleh mayoritas fraksi di DPR tak pantas untuk dipermasalahkan, apalagi oleh anggota TNI dan Polri.

"Misalnya berbicara mengenai IKN, enggak setuju IKN apa. Kalau di dalam disiplin TNI Polri sudah tidak bisa diperdebatkan. Apalagi di WA grup gampang. Karena disiplin tentara dan polisi beda dengan sipil. Dan dibatasi oleh aturan pimpinan," kata Jokowi.

Undang Penceramah pun Harus Dikoordinasikan

Jokowi mengatakan tentara dan polisi tidak bisa berbuat seenaknya atas nama demokrasi. Karena kedisiplinan TNI dan Polri berbeda dengan sipil.

"Tak bisa yang namanya tentara, yang namanya polisi itu ikut dalam urusan demokrasi. Enggak ada yang namanya bawahan itu merasa bebas, enggak boleh. Dengan berbicara masalah demokrasi, tidak ada namanya di TNI, di kepolisian, enggak ada," kata Jokowi.

Contoh lain, kata Jokowi, tentara dan polisi tidak bisa asal memanggil penceramah lalu mengatasnamakan demokrasi.

"Sekali lagi di tentara, di polisi tidak bisa begitu. Harus dikoordinir oleh kesatuan, hal-hal kecil tadi, makro dan mikronya. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal. Nah, hati-hati. Ini perlu saya ingatkan, di seluruh dunia tentara punya namanya aturan sendiri. Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Tentara, yang intinya kalo kita lihat, intinya adalah kesetiaan tegak lurus," tambahnya.