Jokowi Minta Grup WA TNI-Polri Ditertibkan, Benarkah Ada Percakapan Menolak IKN Nusantara?

Dengan berbicara masalah demokrasi, tidak ada namanya di TNI, di kepolisian, enggak ada," kata Jokowi.

Contoh lain, kata Jokowi, tentara dan polisi tidak bisa asal memanggil penceramah lalu mengatasnamakan demokrasi.

"Sekali lagi di tentara, di polisi tidak bisa begitu. Harus dikoordinir oleh kesatuan, hal-hal kecil tadi, makro dan mikronya. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal.

Nah, hati-hati. Ini perlu saya ingatkan, di seluruh dunia tentara punya namanya aturan sendiri. Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Tentara, yang intinya kalo kita lihat, intinya adalah kesetiaan tegak lurus," tambahnya.

Jokowi meminta TNI dan Polri untuk berbenah. Ia meminta kedisiplinan seperti hal demikian harus 'dikencangkan'.

Ia percaya bila TNI-Polri bisa melaksanakan hal itu, maka masyarakat bisa dibawa ke arah kedisiplinan nasional.

Jokowi juga mengingatkan agar kedisiplinan ini juga disampaikan kepada keluarga para prajurit di rumah.

"Sehingga hal-hal ini harus mulai dikencangkan lagi supaya masyarakat itu melihat dan bisa kita bawa juga ke arah kedisiplinan nasional. Ini bukan hanya bapak ibu yang kerja tapi di rumah juga sama, hati-hati," ujar dia.

Merespons arahan Presiden Jokowi itu Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Yudo Margono yang mewakili Panglima TNI Jendral Andika Perkasa menyatakan bakal menertibkan anggotanya.

"Nanti itu jadi teguran maupun evaluasi bagi kami, TNI-Polri, khususnya TNI AL, AU, AD akan kita tekankan lagi supaya tidak terjadi seperti itu," kata Yudo di Mabes TNI Cilangkap, Senin (1/3).

Yudo berjanji akan melalukan introspeksi ke dalam terutama ke keluarga TNI usai ditegur Jokowi.

Menurutnya, TNI harus tetap tegak lurus mendukung pelbagai program pemerintah. "Itu adalah teguran dari presiden kepada kami, untuk introspeksi lagi evaluasi ke dalam," ujarnya.

Yudo juga menekankan rencana pemindahan IKN dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur sudah bersifat final.

Dia memastikan seluruh prajurit mendukung keputusan pemerintah ini.

“IKN sudah final dan tentunya kita TNI-Polri harus memberikan pemahaman khususnya di dalam sendiri maupun kepada masyarakat tentang IKN ini,” kata Yudo.