Shrimp Estate Mulai Dibangun April 2022, Bupati Arif Sugiyanto: Mohon Doa Restu Warga Kebumen

TRIBUNJATENG.COM, KEBUMEN - Pembangunan tambak udang berbasis kawasan (shrimp estate) di pesisir selatan Kebumen bakal dimulai April 2022. 

Menjelang pembangunan, Pemkab Kebumen menggelar mujahadah dan doa bersama warga Desa Tegalretno, Karanggadung, dan Jogosimo.

Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto mengatakan, mujahadah sekaligus doa bersama ini merupakan bentuk ucapan syukur. 

Baca juga: Longsor Ancam Rumah Warga dan Jalan Desa Seboro Kebumen

Baca juga: Longsor Jebol Dinding Rumah Budi di Grenggeng Kebumen

Baca juga: 9 Jalan di Kebumen yang Sekarang Sudah Berganti Nama

Baca juga: Kronologi Bupati Kebumen Digugat Rp 50 Miliar Gegara Ubah 9 Nama Jalan, Gebrak Ungkap Kerugian Warga

Karena pemerintah dalam waktu dekat bakal memulai pembangunan shrimp estate di Desa Tegalretno, Karanggadung, dan Jogosimo.

Muhajadah dilaksanakan di lokasi shrimp estate Desa Tegalretno, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen.

Saat ini, kata dia, proses pembangunan di Kementerian KKP sudah masuk tahap lelang, dan tengah menunggu pengumuman lelang.

"Mohon doanya pembangunan ini bisa segera dimulai untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat," ujar Bupati kepada Tribunjateng.com, Jumat (11/3/2022).

Bupati optimis, shrimp estate yang dibangun di atas tanah seluas 100 hektare ini bakal memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

Terlebih pemerintah akan melibatkan tenaga lokal untuk ikut bekerja dalam penggelolaan shrimp estate.

"Semua tenaga di sini akan menjadi tenaga profesional yang akan dilatih di Jepara."

"Mereka nantinya akan dipekerjakan untuk ikut dalam pengelolaan ini dengan mengambil tenaga lokal," terangnya.

Bupati memastikan, pembangunan shrimp estate tidak sejengkalpun mengambil tanah masyarakat.

Tanah yang akan dibangun adalah tanah pemerintah dari Kecamatan Petanahan sampai Klirong. 

Untuk itu, bagi masyarakat yang belum sepaham dengan rencana pembangunan pemerintah ini, Bupati siap untuk berdiskusi.

"Masih ada yang beranggapan tanah yang akan dipakai mengambil tanah masyarakat."